Network
MEDIA PAKUAN-Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action atau Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim.
Dia menduduki posisi periode 2021-2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile.
Maka, pemilihan Co-Chair ini dilakukan melalui pemungutan suara yang diikuti oleh para menkeu dari 52 negara anggota Koalisi untuk memilih satu di antara 3 Menteri Keuangan yaitu. Indonesia, Filipina, dan Uganda pada 10 februari 2021.
Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Koalisi, Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi.
Selain itu, terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan exposure, posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional.
Ditetapkan Sri Mulyani setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.
Terpilihnya Indonesia menjadi co-chair Koalisi juga mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim.
"Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini”, kata Menkeu Sri Mulyani dikutip dari laman Setkab.go.id pada 11 februari 2021.
Dia mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen.
Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Selaku pengelola beragam dana terkait, kata Sri Mulyani, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai kementerian.
Dia mengatakan pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) serta aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk.
"Kami menjalankan peran yang optimal sebagai co-chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional," katanya.
Seiring dengan peran strategis dalam Koalisi ini, kata dia pengarusutamaan (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC).
"Sesuai komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, atau 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030," katanya.
Dia mengatakan Menteri Keuangan Indonesia bergabung dengan Koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para menkeu negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal.
Baca Juga: Begini Cara Rayakan Imlek di Tengah Pandemi
" Termasuk memanajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global," katanya.
Koalisi ini diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF-World Bank pada bulan Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF-World Bank Spring Meeting bulan April 2019.
Dalam menjalankan kegiatannya, Koalisi berpedoman pada Helsinki Principles: 6 (enam) prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik.
Baca Juga: Keberlanjutan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Tunggu Dulu Keputusan Kemnaker Tentang Ini
Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, Koalisi dipimpin oleh dua Co-Chair, yaitu satu menkeu yang mewakili negara-negara maju dan satu menkeu dari negara yang mewakili negara-negara berkembang.
Perwakilan negara maju dalam posisi co-chair oleh Finlandia telah disetujui Koalisi pada pertemuan Koalisi tingkat Menteri Keuangan pada ke-4 tanggal 12 Oktober 2020.***
