Network
Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Musda 2023, AMIDA Jabar Apresiasi Perkembangan Museum Prabu Siliwangi Sukabumi
"Ya ada kekhawatiran dengan kondisi konflik di lapangan, terganggu proses kegiatan pertanian sementara kan mereka hari ini sesuai amanat bahwa mereka hari ini mengupayakan program ketahanan pangan sesuai instruksi Presiden," tambahnya.
Dia pun belum bisa mengkonfirmasi soal dugaan pembukaan lahan yang dilakukan petani di lahan produktif kebun teh. Pihaknya juga sudah berpesan ke petani penggarap terkait hal tersebut.
"Perlu dibuktikan secara investigasi di lapangan. Saya wanti-wanti kepada penggarap jangan membuka lahan yang masih produktif. Di sana masih ada masyarakat Kabupaten Sukabumi yang masih menggantungkan kehidupannya di sana," kata dia.
Sementara itu Ketua Harian Perkumpulan Petani Penggarap Bagja Sutra Mochtar Gojali Lumindar mengungkapkan, pembukaan lahan dilakukan bukan di lahan produktif, melainkan bekas HGU yang tak dimanfaatkan.
"Yang dibuka petani itu kan hutan, bukan hamparan kebun teh atau lahan produktif. Kita punya data-datanya dan kita mendapatkan surat keterangan dari Pemerintah Desa," ucapnya.
Dia pun meminta supaya PTPN tidak lagi mengkriminalisasi petani penggarap. Dia juga berharap PTPN memperbolehkan petani untuk menggarap lahan yang HGU-nya telah kedaluwarsa.
"Kita setuju tidak dulu membuka lahan baru, tapi kita meminta lahan yang sudah terbuka bisa terus diberdayakan. Kita juga meminta PTPN tidak intimidasi, penyitaan barang dan sebagainya, tidak menggunakan Brimob lagi," tambahnya.
"Petani tidak menuntut sertifikat tapi ada kejelasan mereka ini dilindungi. Peran dari gugus tugas selama ini belum ada, saya berharap gugus tugas reforma agraria bisa turun tangan mengatasi masalah ini," pungkasnya.
