Network
Baca Juga: Kebakaran 12 jam di Cikembar Sukabumi Ludeskan Tempat Pembuangan Limbah Kayu, 8 KK Mengungsi
"Kami masyarakat Pajampangan akan memboikot pemilu kami tidak akan melakukan mengikuti pemilu di 2024 itu kesepakatan kita sudah buat. Kita buat notulen kalau tuntutan kami hari ini tidak direalisasikan di 2023 kami sudah bosan dengan janji janji mereka," ujarnya di Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu massa yang melakukan aksi di halaman kantor UPTD pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan II Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi telah melakukan audiensi dengan stakeholder terkait usai demonstrasi.
"2023 katanya diprioritaskan. Pada akhirnya sesuai UU di 2024, kita tuntut agar perbaikan secara permanen. Kalau tidak terealisasi maka kami akan aksi turun lebih besar," kata Ketua Sapu Jagat Wilayah Pajampangan Yudi di Kota Sukabumi.
"Jalan itu jangan beralasan corona. Kami hilir mudik pakai jalan itu sebelum ada corona. Jalan dari Kiara Dua sampai Pangleseran hancur putus-hancur putus," ujarnya.
Baca Juga: Soal Anggaran Rp76 triliun untuk Pemilu 2024, DPR RI: Untuk Mencegah Jatuhnya Korban Jiwa
Sementara itu Kepala UPTD Wilayah II Jabar Andi Nuhroho mengatakan, jalan rusak di daerah Pajampangan akan diprioritaskan pada TA 2024-2025. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menurutnya sepanjang 12 kilometer.
"Kalau kita di tahun prioritas 2024-2025, itu kita perhatikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin tapi untuk penuntasannya nanti di 2024. Tahun sebelumnya pemeliharaan rutin, 2024 rencananya rekonstruksi," tuturnya.
"Ada sebagian, lihat kondisi di lapangan mungkin ada pengecoran beton dan ada juga perbaikan pondasi, hotmix. Tahun depan perbaikan seluruh ruas itu kita tangani kecuali yang sudah ditangani tahun sekarang itu ada 6 kilometer, 12 kilometer tahun depan," jelasnya.***
