Network
MEDIA PAKUAN-Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai memaksa satuan pendidikan untuk terus tetap melaksanakan kegiatan belajar dalam jaringan (Daring).
Namun, bagi sebagian lembaga pendidikan yang berada di wilayah pelosok sangat kesulitan melaksanakan pembelaran secara daring.
Sejumlah faktor yang jadi penyebabnya seperti belum meratanya akses internet, terbatasnya SDM, hingga ketersediaan fasilitas terutama sarana dan prasarana jaringan internet.
"Selama ini pembelajaran jarak jauh menjadi permasalahan yang sangat krusial," kata Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Zainul seperti dikutip dari situs DPR, Sabtu 30 Januari 2021.
Baca Juga: Tanam Jagung Hibrida, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir : Bersyukur Masih ada Makanan
Zainul menjelaskan, mulai dari permasalahan kebutuhan sarana prasarana belajar mengajar secara daring, hingga kemampuan derah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang mereklasasi dana BOS.
Menurutnya, secara geografis tidak meratanya penyebaran penduduk dan sekolah juga menjadi permasalahan di Kabupaten Sukabumi.
"Disamping itu, berbagai sarana dan prasarana masih dibutuhkan, terutama sarana prasarana akses internet, tambahnya.
Sementara, anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari mengatakan, pembelajaran jarak jauh ini ternyata masih terkendali sinyal telepon selular yang masih lemah.
Bahkan, masih banyak daerah di Kabupaten Sukabumi selatan blank spot sehingga tidak bisa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Baca Juga: Mohon Maaf ala Bupati Kuningan! Dapat Laporan Jalan Putus, Acep Purnama : Nyuhunkeun Jembar Manahna
Menurutnya, menyelesaikan masalah ini perlu dukungan dari Kominfo atau provider telekomunikasi untuk menambah tower-tower di lokasi tertentu.
"Ini tidak boleh berfikir secara bisnis, tetapi bagaimana menyalamatkan generasi dan anak-anak kita untuk bisa tetap belajar,” ujarnya.
Ketua DPW PAN Jawa Barat ini menuturkan, tepat tidaknya sasaran dari program bantuan kuota data internet menjadi persoalan berikutnya.
"Padahal kuota internet sudah diberikan oleh pemerintah, tapi masih terdapat daerah yang 60 persen pelajarnya tidak bisa melaksanakan PJJ," tuturnya.
Desy menyebut, pada tahun 2020 lalu bantuan kuota internet yang dikucurkan mencapai Rp7,2 triliun. Pada kenyataannya hanya 40 persen yang menerima, sisanya tidak menerima.
“Masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan kuota internet gratis, menjadi tanda tanya. apakah selama ini data Dapodik itu benar-benar digunakan atau tidak," tandasnya.(Samsun Ramlie)
