Network
MEDIA PAKUAN - Penilaian Anggota Tim Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun, terhadap kesaksian empat menteri di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), normatif seperti laporan kerja.
Menurut Yusril, tidak tepat jika Refly Harun menyebut bukti empat menteri Presiden Joko Widodo di sidang normatif MK karena seperti laporan kerja.
Bahkan Yusril Ihza Mahendra menilai justru keterangan empat di MK menjadi bumerang bagi kubu Anies dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Ya memang seperti laporan karena kehadiran 4 menteri tersebut adalah untuk 'memberi keterangan' sebagaimana dikemukakan dalam surat panggilan MK. Memberikan keterangan adalah menjelaskan apa adanya terkait dengan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam APBN tahun 2023-2024, bukan datang untuk 'ngalor-ngidul' menggunjingkan bansos seperti percakapan di warung kopi,” kata Yusril, kepada wartawan, Sabtu (6/4/ 2024).
“Kalau memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya. Kehadiran mereka bukan untuk menafsirkan, apalagi untuk membenarkan apa yang diajukan dalam kedua pemohon dalam PHPU Pilpres 2024 di MK,” imbuhnya.
Kedua pemohon, baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud, menurut Yusril dalam permohonannya mendalilkan adanya berbagai situasi dalam pilpres, antara lain adalah tudingan bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Yang menjadi sasaran tudingan adalah Presiden Jokowi. Sementara Jokowi bukan pihak dalam perkara. Jokowi bukan kontestan Pilpres 2024,” ujar Yusril.
Kubu Anies dan Ganjar diberi kesempatan oleh MK untuk membuktikan tudingannya. Sebab, pihak yang mendalilkan dan/atau menuduh, maka wajib untuk membuktikan.
Kuasa hukum pemohon masing-masing telah menghadirkan alat bukti surat, saksi dan ahli ke konferensi untuk membuktikanya.
“Kami sebagai kuasa hukum Prabowo-Gibran telah membantah tudingan kejadian dengan menyalahgunakan penyaluran bansos juga dengan menghadirkan bukti surat, saksi dan ahli,” ucapnya.
Kubu Anies dan Ganjar, kata Yusril, yang meminta MK untuk menghadirkan para menteri yang menangani perlinsos dan bansos untuk memberi keterangan. Pihak Prabowo-Gibran sama sekali tidak bertanya.
Namun setelah empat menteri itu menjelaskan secara rinci seluk-beluk bansos, besaran angkanya, jenis-jenis perlinsos, pembahasannya dengan DPR dan penyalurannya, ternyata tidak ada celah sedikitpun untuk membuktikan adanya kejadian tersebut, yakni secara sengaja Presiden Jokowi melipat-gandakan jumlah bansos dan membagikannya baik dalam bentuk uang maupun sembako, sehingga memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024,” sebutnya.
Dalam perluasan kepada menteri menerangkan perlinsos yang terbesar, hampir setengah anggaran yang tersedia adalah subsidi BBM dan listrik yakni sekitar Rp 240 triliun.
Menurut Yusril, uang itu tidak dibagikan kepada Jokowi kepada rakyat dengan cara blusukan ke berbagai daerah atau membagikannya di pinggir jalan.
Selain itu yakni bansos untuk beasiswa, orang miskin, orang jompo, tunawisma, yatim piatu, disalurkan secara tunai melalui transfer bank ke rekening penerimanya, atau dikirim melalui kantor pos.
Baca Juga: Dewan Pakar Tim AMIN, Bacakan 9 Tuntutan di Sidang Sengketa Pilpres 2024 Bikin Tercengang
Menurut Yusril, Mensos Tri Rismaharini dengan tegas mengatakan tidak ada bansos yang disalurkan pemerintah dalam bentuk sembako.
“Demikian juga dengan bansos El Nino, besarannya ditingkatkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mengatasi keterlambatan masa tanam bagi petani,” jelasnya.
Penyaluran bansos El Nino, kata Yusril, seluruhnya dilakukan pada tahun 2023 secara tunai melalui bank dan kantor pos.
Menurutnya, tidak ada penyaluran dana bansos bulan Januari-Februari 2024 yang dituding kubu Anies dan Ganjar sebagai rujukan penyaluran menjelang pilpres agar penerimanya digiring memilih Prabowo-Gibran.
“Keterangan 4 menteri itu tidak menguntungkan kedua pemohon, malah menjadi 'bumerang' yang membantah tudingan mereka sendiri, padahal merekalah yang meminta MK untuk menghadirkannya. Saya kira semua itu terjadi karena Pak Refly Harun kurang canggih diprediksi ke arah mana 'angin' keterangan 4 menteri akan menyampaikan,” ucap Yusril.
“Setelah jadi bumerang, wajar saja jika Pak Refly 'ngomel-ngomel' keterangan para menteri itu diibaratkannya bagaikan orang memberi laporan saja. Namanya orang memberi keterangan, ya melaporkan dan menerangkan, bukan 'mengaminkan' keinginan pihak manapun, lebih-lebih datang untuk 'mengaminkan' tudingan pasangan AMIN dengan pengacara canggih sekaliber almukarrom Pak Refly Harun,” imbuhnya. ***
