Network
MEDIA PAKUAN- Terkait kisruhnya Partai politik Demokrat pasca ditetapkanya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.Senin, 8 Maret 2021
Moeldoko ditetapkan sebagai ketua berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara yang dipimpin Jhonny Allen Marbun.
Hal ini menjadi sorotan berbagai pengamat politik, tak terkecuali Refly Harun ikut menanggapinya.
Baca Juga: Puluhan Gardu Listrik di Karawang Dipadamkan, Demi Keselamatan Warganya 3.806 Pelanggan Kesulitan
Rafly berpendapat seharusnya Moeldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden sebaiknya melepaskan dulu jabatannya.
"Kalau mau terus ambil Partai Demorkat maka Moeldoko harus menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden atau diberhentikan Presiden Jokowi,” ujar Refly, dikutip Senin, 8 Maret 2021. Sebagaimana yang dikutip Media Pakuan dari Jurnalgaya.com.
Masalah ini lanjut Rafly, bukan terletak pada boleh atau tidaknya merangkap jabatan. Namun, bagaimana dia menjalani salah satu dari dua kemungkinan tersebut untuk memperjelas bagaimana posisi Istana dalam kasus kisruh Partai Demokrat ini.
Baca Juga: KJRI Himbau WNI untuk Selalu Waspada Terkait Acaman Keamanan Wilayah Arab Saudi
"Persoalannya bukan soal rangkap jabatannya tapi soal memastikan yang namanya istana bersikap atau bertindak netral,” tegasnya.
