Politisi PKS: Menurunnya Produksi Kakao Bukti Merosotnya Pertanian Indonesia

MEDIA PAKUAN-Politikus PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah memerhatikan secara khusus komoditas pertanian coklat atau kakao.

Dengan berbagai daya dukung serta potensi yang dimiliki Indonesia di sektor pertanian, seharusnya kakao tetap berada pada kejayaan seperti dulu.

Namun yang terjadi saat ini, peringkat Indonesia justru turun dari peringkat ketiga menjadi peringkat keenam negara penghasil kakao terbanyak di dunia.

Merosotnya tingkat komoditas kakao di Indonesia karena semakin turunnya produksi yang disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan perkebunan pertanian.
Baca Juga: Anggota DPR Geram dengan Ulah Oknum Polisi, Perkosa Gadis 16 Tahun: Wajib Dipecat!
Andi mengatakan, lima provinsi terbesar penghasil kakao di Indonesia ada di Sulawesi, seharusnya kakao tetap menjadi trademark Indonesia.

"Produk unggulan tiap daerah yang dikelola oleh masyarakatnya harus dapat dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing," ujarnya dalam rilis DPR, Jum'at 25 Juni 2021.

Legisator dapil Sulawesi Selatan II yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI ini menyebutkan bahwa saat ini petani kakao banyak dari kalangan masyarakat kecil.

"Mereka adalah pekebun-pekebun kecil, jadi selayaknya pemerintah dapat turun tangan dengan berbagai kekuasaannya membantu masyarakat melalui kebijakan anggaran dan program," ujarnya.

Andi mengungkapkan, Indonesia berada di urutan ketiga produksi kakao dunia, nilai produksi kakao berdasarkan angka tetap tahun 2019 dari BPS sebanyak 734.796 ton.

Atas dasar tersebut ia berharap agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dapat melaksanakan realisasi program penunjang peningkatan produksi kakao.

"Peningkatan produksi dapat di lakukan dengan berupa bantuan pupuk, sarana pemeliharaan, alat mesin pertanian, maupun pendamping SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani," ucapnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Tiadakan Pelaksanaan Sholat Jumat Berjamaah di Wilayah Zona Merah
Seharusnya, sambung Andi Akmal, pemerintah memiliki keyakinan bahwa sektor pertanian menyumbang cukup besar terhadap lapangan kerja bagi ekspor dan lain-lain.

Walaupun sangat disayangkan karena anggaran Kementerian Pertanian diturunkan menjadi Rp14 triliun, namun komoditas kakao masih ada harapan dengan ekspansi  sektor pertanian.

"Saya lebih setuju pemerintah melakukan fokus kegiatan nyata memberi dampak sesuai kearifan lokal, tidak seperti food estate yang malah simpang siur dan tidak jelas evaluasinya," pungkas Andi.***