Pembebasan Tahanan Politik Tidak Masuk Konsensus Pada Pertemuan ASEAN Disesalkan

MEDIA PAKUAN-Selain penghentian kekerasan, warga Myanmar juga menginginkan pembebasan orang-orang yang ditahan oleh pasukan keamanan sejak 1 Februari. Namun disayangkan harapan itu tidak masuk pada lima point konsensus yang telah disepakati.

Pada pertemuan kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing dan para pemimpin Asia Tenggara, di Jakarta, Indonesia, mereka membentuk konensus yang memiliki lima poin.

Lima poin konsensus tersebut antara lain: mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Baca Juga: Pertemuan Pemimpin ASEAN Hasilkan Kesepakatan Penting, Namun Mendapat Kritikan
Kesepakatan lima poin itu tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan ketua mengatakan pertemuan itu "mendengar seruan" untuk pembebasan mereka.

Selain itu, Hasil konsensus tersebut untuk mengakhiri krisis di Myanmar mendapat kritikan di media sosial, mereka sebut itu gagal memulihkan demokrasi dan menuntut tanggung jawab atas warga sipil yang meninggal, Minggu, 25 April 2021.

"Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media domestik Myanmar tentang kesepakatan itu.

"Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis." lanjutnya.

"Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa." kata pengguna Facebook lainnya Aaron Htwe.
Baca Juga: Gawat! Kapal-Kapal Besar China Masuk Whitsun Reef, Uni Eropa Bereaksi
Sementara itu, tidak ada protes yang terjadi di kota-kota besar Myanmar setelah pertemuan para petinggi negara ASEAN dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri kekerasan tetapi tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal ini akan terjadi.

Atas kesepakatan yang disetujui kepala junta Myanmar dan para pemimpin Asia Tenggara, beberapa orang melakuakn kritik di media sisual.

"Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun.

"Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu." lanjutnya.

Sementara itu, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik kesepakatan yang telah dibentuk, tetapi mengatakan junta harus berpegang pada janjinya.
Baca Juga: Ini Alasan dan Kekhawatiran Iran untuk Tidak Melakukan Penerbangan ke India dan Pakistan
"Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami," kata Dr. Sasa, juru bicara NUG.***

Sumber: Ruters