MEDIA PAKUAN - Pembelian gas LPG 3 kg juga akan diperketat oleh PT Pertamina (Persero).
Setelah sebelumnya BBM bersubsidi akan diperketat hingga dijangkau masyarakat, kini LPG 3 kg juga akan mengalami hal serupa.
Sama seperti Pertalite dan Solar, masyarakat yang hendak membeli LPG 3 kg nantinya akan diharuskan mendaftar di situs MyPertamina terlebih dahulu.
Direktur Pemasaran Regional Pt Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo Putra mengatakan kebijakan ini diberlakukan supaya penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran.
"Untuk LPG sebenarnya sama, nanti kita akan meminta register, sama dengan MyPertamina," katanya dalam webinar virtual.
Dia mengatakan masyarakat tidak diharuskan mengakses lewat aplikasi, namun bisa melalui situs MyPertamina.
"Aplikasi MyPertamina ini sifatnya mobile apps, tetapi sebenarnya MyPertamina itu ada webnya, web MyPertamina," ucapnya.
"Adapun yang kita dorong saat ini adalah untuk meregister user-nya Pertalite dan Solar di webnya MyPertamina," paparnya.
"Jadi bukan harus pakai aplikasi MyPertamina, tetapi yang diwajibkan adalah meregister ke webnya," ujar Mars Ega Legowo Putra menambahkan.
Menurutnya jangkauan web lebih luas sehingga dia lebih menganjurkan untuk melakukan pendaftaran melalui web.
"Kenapa ke web? karena kan web ini sifatnya lebih mudah diakses. Mobile Apps juga lebih mudah, tetapi kita mendorong ke web karena ada beberapa yang memang kami melihat sebaran web ini lebih luas, jangkauan user," ungkapnya.
Namun demikian, dia belum memberikan keterangan lebih jelas kapan akan dilaksanakannya kebijakan itu.
Baca Juga: Marak Kecelakaan Bus Pariwisata, Sandiaga Uno Sentil Tour Leader dalam Memberikan Pelayanan
Mars Ega Legowo Putra memastikan uji coba sudah dilakukan sehingga kebijakan itu sudah pasti akan berlaku.
"Tapi Sebetulnya LPG itu kami sudah melakukan uji coba secara diam-diam di 114 ribu penduduk menggunakan MyPertamina," ucapnya.
"Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahap 6 (uji coba), tapi tahap 3 sudah selesai. Tapi basis data uji coba yang kami lakukan ini adalah tahap uji coba yang kita menggunakan basis data DTKS," pungkasnya.
"Tapi saya kembalikan ke Pemerintah, apakah Pemerintah akan tetap menggunakan data DTKS atau Pemerintah akan menggunakan skema seperti BBM yang meregister, masyarakat diregister," katanya menambahkan.
Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan masih akan terus mengkoordinasikan dengan pemerintah terkait penggunaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
"Sebab, data terbawah di data DTKS yang paling miskin tidak menggunakan LPG. Jadi kami akan berkoordinasi dengan pemerintah apakah tetap menggunakan data DTKS atau menggunakan skema yang kami lakukan dalam pembatasan BBM subsidi nanti," ucapnya seperti dikutip dari Youtube OFFICIAL E2S.***