MEDIA PAKUAN - Pada tahun 1986 Indonesia adalah satu-satunya negara yang mendapatkan penghargaan ketersediaan dari badan pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO).
Namun sangat disayangkan penghargaan tersebut lenyap begitu saja karena sekarang Indonesia justru menjadi negara yang mengimpor beras dan hasil pertanian lainnya dari negara lain.
Belakangan pemerintah terus mendapat desakan agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.
Baca Juga: 5 Fakta Keguguran yang Dialami Aurel Hermansyah, Atta Sampai Tak Bisa Tidur!
Hal itu untuk mengembalikan kejayaan kedaulatan pangan dari dalam negeri dalam memenuhi permintaan yang menjadi sumber kebutuhan utama masyarakat Indonesia.
Pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Anggota Komisi IV DPR RI Endang S Thohari meminta Perum Bulog mengembalikan kedaulatan pangan Indonesia.
"Kami mohon Dirut Bulog bisa menginisiasi peran Bulog seperti dahulu lagi," ujarnya seperti dikutip Media Pakuan dari rilis DPR pada Rabu, 19 Mei 2021.
Baca Juga: Terminal KH Ahmad Sanusi Kota Sukabumi Buka Kembali Layanan Bus, Penumpang Wajib Tes Corona
Endang mengatakan, salah satu yang dapat dilakukan Perum Bulog adalah melakukan penyerapan gabah secara optimal dari petani, tujuannya untuk mensejahterakan petani dan masyarakat.
"Saat ini Bulog sudah turun langsung ke petani, cuma permasalahanya petani kita tidak ada proteksi, misalnya beras kita kadar air terlalu tinggi. Dan hal-hal semacam ini petani harus mendapatkan Backup," katanya.
Politikus Gerindra itu mengusulkan agar Kementerian Pertanian juga dapat membagikan alat pengering yang sangat diperlukan oleh para petani.
Baca Juga: 'Si Odading Mang Oleh' Tolak Mentah-mentah Sule Ade Londok : Saya Ini Punya Harga Diri
"Mengingat sektor pertanian mendapatkan dana yang cukup tinggi dari APBN yakni sekitar Rp 4 triliun, maka perlu upaya maksimal juga untuk memudahkan petani," ucapnya
Kemudian, sambung Endang, nilai tukar dari petani juga harus diperhatikan. Kita ingin Bulog sebagai penyangga, dan peran Komisi IV DPR harus mendorong realisasinya.
"Oleh karenanya kita di DPR terus mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada Perum Bulog dalam merealisasikan program yang dapat mensejahterakan petani," tuturnya.
Ia juga mengingatkan Perum Bulog untuk memberi perhatian kepada kasus stunting. Kendati Bulog sudah mempunyai formula untuk menurunkan angka stunting, namun di Provinsi Jawa Barat angka stunting masih tinggi.
"Saya ingin Bulog proaktif untuk menjelaskan kepada Gubernur dan jajarannya mengenai tingginya angka stunting ini sebab masalah stunting merupakan hal yang sangat penting," pungkasnya.***