NUG Minta ASEAN Dukung Wakil Rakyat yang Sah di Myanmar

MEDIA PAKUAN-Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) meminta ASEAN mendukung  wakil rakyat yang sah dan mendesak harus ada pembebasan tanpa syarat sebelum dialog konstruktif.

NUG yang merupakan kelompok yang dibentuk para penentang militer mengatakan, ASEAN harus terlibat dengannya sebagai wakil rakyat yang sah.

Pemerintah persatuan pro-demokrasi Myanmar itu mengatakan kepada blok regional Asia Tenggara bahwa, mereka tidak akan melakukan pembicaraan sampai junta membebaskan semua tahanan politik.
Baca Juga: 'Cinta Memang Buta' Jenderal Arab Saudi Rela Pensiun Lebih Awal Demi Menikahi TKW Indonesia
"Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun, harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Menteri Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan.

Win Myint dan Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta 1 Februaru yang dilakukan oleh militer Myanmar, ketika pemerintah Suu Kyi sedang mempersiapkan masa jabatan kedua setelah mengalahkan telak dalam pemilu bulan November.

Sejak kudeta 1 Februari hampir setiap hari para pejuang demokrasi melakukan unjuk rasa, dan meyerukan pembebasan pemimpin yang ditahan, meskipun tindak kekerasan dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Penggulingan Suu Kyi terjadi karena militer menganggap ada kecurangan dalam pemilihan tersebut.

Lebih dari 750 orang telah tewas oleh militer Myanmar dan 3.371 orang ditahan karena menolak kudeta kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Baca Juga: Wanita Paruh Baya Asal NTB Mendadak Jadi 'Jutawan' Usai Dinikahi Jenderal Arab Saudi
Khawatir dengan kekerasan berdarah sehingga menimbulkan kematian yang tidak sedikit di salah satu anggotanya, ASEAN mengadakan pertemuan di ibu kota Indonesia dengan pemimpin junta dalam upaya untuk mendesaknya agar mengakhiri krisis, Sabtu.

Sementara itu, ASEAN tidak mengundang perwakilan dari pemerintahan yang digulingkan.

Dalam pertemuan itu, ASEAN mengatakan telah membentuk konsensus lima poin langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara pihak Myanmar yang bersaing.

Namun junta mengatakan akan memberikan "pertimbangan hati-hati" terhadap saran-saran yang telah dibuat ASEAN, termasuk menunjuk seorang utusan untuk mengunjungi Myanmar,  "ketika situasi kembali stabil" dan dengan syarat bahwa rekomendasi ASEAN memfasilitasi peta jalan junta sendiri dan melayani kepentingan negara.

Sebelumnya para aktivis mengkritik rencan itu, mereka mengatakan, itu membantu melegitimasi junta dan jauh dari tuntutannya.

Secara keseluruhan, hal itu tidak menyerukan pembebasan para tahanan yang menentang kudeta termasuk Suu Kyi.
Baca Juga: 'Makin Tua Makin Mesra' Itulah Sebutan untuk Jenderal Arab yang Menikahi TKW Indonesia Asal Lombok
Selain itu, kudeta juga memperburuk konflik yang telah lama terjadi antara militer dan kelompok etnis di perbatasan.

Sementara itu, bentrokan juga terjadi antara aktivis anti-kudeta dan pasukan keamanan di Negara Bagian Chin, di daerah perbatasan dengan India.

Sebagian besar NUG terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan oleh militer yang mewakili etnis minoritas dan pemimpin protes pro-demokrasi.***