Network
MEDIA PAKUAN - Menanggapi kekejian yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil, sekelompok senator bipartisan AS kini mendesak pemerintah Joe Biden untuk menjatuhkan sanksi lebih banyak, termasuk menekan pendapatan sebuah perusahaan energi negara dengan menghentikan kerjasama bisnis pada Selasa, 27 April 2021.
Senator Marco Rubio, seorang Republikan, Jeff Merkley, seorang Demokrat, dan empat lainnya juga mendesak Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah surat untuk mencari jalan baru guna membela rakyat Myanmar memperjuangkan demokrasi dan menghadapi kejahatan militer.
Para senator itu ingin pemerintahan Biden menghentikan royalti yang mengalir dari bisnis, termasuk perusahaan Chevron Corp yang merupakan perusahaan energi utama AS ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar, atau MOGE, sebuah badan di dalam Kementerian Energi.
Baca Juga: Awas! Varian Baru Covid-19 di India diduga Sudah Menyebar, WHO: Kasus Ditemukan di 17 Negara
MOGE adalah mitra di Yadana, ladang gas alam di mana Chevron memiliki saham 28,3 persen.
Perusahaan MOGE tersebut memberikan dukungan kepada para pemimpin militer berupa uang, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, yang sudah berada di bawah sanksi AS.
Para senator mengatakan, perusahan energi Chevron dan Total merupakan bisnis yang pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar, dalam setahun dapat menghasilkan pembayaran tunai sekitar 1,1 miliar dolar.
Menurut Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif, antara 2014 dan 2018 pun, Chevron telah membayar sekitar 50 juta dolar ke Myanmar.
Baca Juga: Subhanallah! Fenomena Awan Menyerupai Nanggala 402 di Pantai Sanur, Terekam Video Gemparkan Warganet
