Network
MEDIA PAKUAN - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI turut menanggapi kondisi terkini kudeta militer yang tengah terjadi di Myanmar.
Situasi keamanan warga sipil semakin mencemaskan menyusul krisis politik di negara tersebut akibat kudeta militer sejak 1 Februari 2021 lalu.
Ketua BKSAP Fadli Zon mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah kongkrit terkait kondisi darurat sipil yang terjadi di Myanmar.
Baca Juga: Jangan Lupa! Login www.prakerja.go.id, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 14 Telah Dibuka
"Respon didasarkan atas pengamatan yang dilakukan secara seksama," katanya seperti dikutip Media Pakuan dari akun twiter miliknya, Kamis 11 Maret 2021.
Menurut Fadli institusinya dimandatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi.
"Sebagai Ketua BKSAP DPR saya mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum," tandasnya.
"Respon didasarkan atas pengamatan yang dilakukan secara seksama," katanya seperti dikutip Media Pakuan dari akun twiter miliknya, Kamis 11 Maret 2021.
Menurut Fadli institusinya dimandatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi.
"Sebagai Ketua BKSAP DPR saya mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum," tandasnya.
Baca Juga: Alhamdulillah! Korban Kecelakaan Bus Padma Kencana Sumedang berhasil Dievakuasi, Dofiri: 27 Meninggal 39 luka
BKSAP DPR RI juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas.
"Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar," ujarnya.
BKSAP DPR RI juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas.
"Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar," ujarnya.
Baca Juga: Jangan sampai Gagal, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka Kembali, Login www.prakerja.go.id
Fadli Zon juga menyebut, langkah prioritas lainnya yaitu memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
Ia juga mendesak rezim militer Myanmar agar membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi.
"Rezim militer Myanmar harus menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yg terdampak dalam aksi menentang kudeta," tegasnya.
Fadli Zon juga menyebut, langkah prioritas lainnya yaitu memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
Ia juga mendesak rezim militer Myanmar agar membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi.
"Rezim militer Myanmar harus menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yg terdampak dalam aksi menentang kudeta," tegasnya.
Baca Juga: Jangan sampai Gagal, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka Kembali, Login www.prakerja.go.id
Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional.
Agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu.
"Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference," ucapnya.
Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional.
Agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu.
"Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference," ucapnya.
Baca Juga: DIKEJAR! KPK Dalami Dugaan Kasus Pencucian Uang Mantan Sekretaris MA Nurhadi, Ali Fikri: Tengah Mendalami
Lebih lanjut Fadli menjelaskan, prinsip non-interference seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yg termuat dalam Piagam ASEAN.
"Salah satu langkah yang akan diambil oleh BKSAP, yaitu akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah konkret," jelasnya.
Menjamin penghormatan prinsip dan tujuan dari Piagam ASEAN antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government .
Lebih lanjut Fadli menjelaskan, prinsip non-interference seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yg termuat dalam Piagam ASEAN.
"Salah satu langkah yang akan diambil oleh BKSAP, yaitu akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah konkret," jelasnya.
Menjamin penghormatan prinsip dan tujuan dari Piagam ASEAN antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government .
Baca Juga: Bupati Sumedang Turut Berduka Atas Kecelakaan Bus Padma Kencana, Doni Munir: Jalur Ekstra Hati-Hati
"Harus diingat pula bahwa AIPA dibentuk tujuannya antara lain mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN," paparnya.
BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada Parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif.
"Pada level global, kudeta Myanmar akan dibawa ke Parlemen Dunia. BKSAP akan mengajukan resolusi kudeta di Myanmar sebagai emergency item yang akan diajukan disesi Inter Parliamentary Union (IPU) pada April mendatang," pungkasnya.***
"Harus diingat pula bahwa AIPA dibentuk tujuannya antara lain mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN," paparnya.
BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada Parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif.
"Pada level global, kudeta Myanmar akan dibawa ke Parlemen Dunia. BKSAP akan mengajukan resolusi kudeta di Myanmar sebagai emergency item yang akan diajukan disesi Inter Parliamentary Union (IPU) pada April mendatang," pungkasnya.***
