Network
"Sebetulnya tanggal 2 Maret sudah disampaikan oleh Bapemperda ke pimpinan untuk direkomendasikan menjadi Prolegda tapi di 2022 kemarin itu sudah masuk ke pembahasan jadi tidak masuk kemudian digeser ke 2022 ada perubahan," kata Faisal.
"Lantaran kita ada kenaikan BBM kemudian dialokasikan untuk kegiatan kepada masyarakat yang terdampak. Mudah mudahan perda itu bisa goal di Prolegda 2023," pungkasnya.
Faisal juga memberi tanggapan soal dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial Covid 19. Menurutnya hal itu bukan merupakan tugas DPRD dalam melakukan investigasi.
"Kita mengacu kepada bukan investigasi kita DPRD itu tidak diberikan untuk kewenangan sampai ke sana tapi berdasarkan LHP yang diterima oleh kita 2020-2021 kita pegang di 2022 bahwa BPK tidak merekomendasikan temuan bantuan Covid 19 ada kegiatan kegiatan yang menyalahi aturan," jelasnya.
"DPRD berdasarkan itu di LHP kemudian kita tindak lanjuti kalau ada temuan kita rekomendasikan ke inspektorat maupun dan kemudian dikasih waktu 60 hari kita akan maka APH yang akan bertindak," ucapnya.
Terkait dengan tuntutan mahasiswa soal Pasar Pelita, Faisal mengaku sudah menegur pemerintah daerah Kota Sukabumi meskipun pihaknya tidak terlibat dalam pansus.
"Yang terbaru PT Fortunindo DPRD ga ikutan ga ikut membahas tapi bukan berarti kita membiarkan. Hasil dari pembangunan itu selesai kemudian dampaknya masyarakat masih tidak bisa masuk para pedagang khususnya kita juga memanggil dinas perdagangan dan perindustrian termasuk walikota lantaran keluhannya ada satu ga bisa ramai di pasar Pelita yang baru itu lantaran harganya mahal maka kemudian rekomendasiin walikota harus diturunkan harganya dia akan berkoordinasi dengan pihak pengusaha hanya itu yang kita sampaikan jadi kita tidak masuk ke area yang sifatnya teknis," tandasnya.
Faisal menjelaskan terkait ketidakterlibatan dirinya dalam pansus karena mengutip dari peraturan pemerintah.
