Joko Widodo Resmi Teken Revisi UU ITE Jilid 2, Apakah Menguntungkan Rakyat?

- 5 Januari 2024, 07:12 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja terkait Pengambilan keputusan tingkat I Revisi UU ITE di Jakarta
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja terkait Pengambilan keputusan tingkat I Revisi UU ITE di Jakarta // Foto: Kresno/nr/

1. Perubahan terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat 1 mengenai muatan kesusilaan; Ayat 3 mengenai muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan Ayat 4 mengenai pemerasan atau pengancaman yang dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga: Gara-gara Curhat Stella Monica Dijerat UU ITE, Ribuan Netizen Tandatangani Petisi

Perubahan ketentuan Pasal 27 Ayat 1 mengenai keterangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

2. Perubahan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA

Perubahan ketentuan Pasal 29 mengenai ancaman dan/atau menakut – nakuti. Perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

3. Perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan pidana denda, serta menambahkan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat 1

Perubahan ketentuan Pasal 45A terkait ancaman pidana atas perubahan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.***

Halaman:

Editor: Popi Siti Sopiah

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah