Network
MEDIA PAKUAN - Sekitar sembilan juta ton kebutuhan pupuk secara nasional belum mampu terpenuhi. Terutama pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi.
Ternyata permasalahannya, PT Pupuk Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Kapasitas produksi yang masih terbatas.
Hal ini terungkap saat Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja dan menggelar pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia masih di bawah kebutuhan.
Sehingga ketersediaan pupuk masih terbatas.
"Kita perlu tahu langkah apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, baik subsidi maupun non-subsidi," kata Martin seperti dikuti dari situs DPR pada Jum'at, 29 Januari 2021.
Ia mempertanyakan masalah yang menimbulkan jarak antara produksi dan kebutuhan pupuk nasional mencapai sembilan juta ton.
Jika PT Pupuk Indonesia berencana akan membangun pabrik baru di beberapa daerah untuk meningkatkan produksi, pihaknya akan mendorong melalui legislasi.
"Masalahnya harus dipecahkan. Kalau mau bangun pabrik baru, agar direncanakan dan diputuskan di Komisi VI," katanya.
Menurutnya, masalah pupuk merupakan masalah lintas sektoral, semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan permasalah pupuk ini agar bisa segera teratasi.
Selain itu, Ia juga menyinggung soal kartu tani yang ternyata tidak semua petani memilikinya.
Menurutnya permasalahan ini juga akan menyulitkan para petani dalam mengakses bantuan pemerintah termasuk pupuk subsidi.
Bahkan Martin mengatakan, sejak awal diterbitkan hingga saat ini kartu tani masih bermasalah, karena infrastrukturnya yang belum tersedia dengan baik.
"Edukasi ke petani juga masih kurang, sehingga petani cenderung tak mau gunakan kartu tani. Padahal, kartu tani sangat penting untuk data petani," tandas Martin.
Dengan kartu tani, PT Pupuk Indonesia juga akan mudah mendistribusikan pupuk subsidi kepada para petani yang membutuhkan.
Baca Juga: Tol Bogor Outer Ring Road Dibuka Malam Ini
"Selama ini distribusi pupuk ke para petani masih manual. Kartu tani akan memperjelas data jumlah petani di Indonesia. Ini berpengaruh juga pada perusahaan BUMN bidang pertanian dalam meningkatkan kapasitas produksi, tandasnya.*** Samsun Ramlie
