Network
MEDIA PAKUAN - Menteri Sosial (Mensos) baru Tri Rismaharani atau akrab dipanggil Risman, kedepannya tidak akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal itu untuk menghindari orang ketiga dalam pemberian bantuan langsung tersebut atau kes.
Dan sebagai gantinya akan menggunakan teknologi informasi secara online, sehingga semuanya bisa transparan termasuk dengan bantuan sosial (Bansos).
Itu disampaikan Risma usai melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy kepada dirinya di Kementerian Sosial, di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020 kemarin.
Baca Juga: Simak!Pasca Penyaluran BLT BPJS Termin 2 Masuk Tahap Akhir, Simak Alur Mekanisme Penyalurannya
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus, semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ujar Risma. Dikutip Media Pakuan dari Pikiran Rakyat.Com.
Disamping itu, Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial.
Kemudian kedepannya dia akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu dan transparan.
Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu lama kalau tidak ada input data yang baru.
"Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali," ujarnya meyakinkan.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Dirampungkan Kemnaker,Akankah Ada Termin 3?Ini Penjelasannya
Selain itu, Risma rencananya akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ungkapnya.
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, karena menurutnya semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
"Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk," katanya.
Baca Juga: Jangan Panik!Pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 Juta di 2021,Apakah Online atau Offline? Simak Penjelasannya
Dia yakin hal tersebut dapat lebih cepat bila pemerintah daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," kata Risma menambahkan.***
