Network
MEDIA PAKUAN-Rusia memboikot sidang di pengadilan tertinggi PBB pada Senin 7 Maret 2022
Di mana Ukraina sedang mencari perintah darurat untuk menghentikan permusuhan.
Dengan alasan bahwa Moskow telah salah menerapkan undang-undang genosida untuk membenarkan invasinya.
Sidang tersebut di mulai di Mahkamah Internasional (ICJ) tanpa perwakilan hukum untuk Rusia.
Baca Juga: Sambut Gembira! Kasus Melandai, Perjalanan Domestik Tidak Perlu Tes Antigen atau PCR Lagi
"Fakta bahwa kursi Rusia kosong, berbicara dengan keras. Mereka tidak ada di sini di pengadilan ini," kata utusan Ukraina Anton Korynevych.
"Mereka tidak ada di medan perang yang melancarkan perang agresif melawan negara saya," lanjutnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan " Aksi Militer Khusus Rusia di perbolehkan untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida."
Yang berarti mereka yang berbahasa satu-satunya adalah bahasa Rusia di Ukraina timur.
Separatis yang di dukung oleh Rusia telah memerangi pasukan Ukraina di dua Wilayah timur yang memisahkan diri dari negara itu sejak 2014.
Dengan sekitar 15.000 orang tewas, menurut perintah di Kyiv.
Sebuah asosiasi terkemuka mendukung Ukraina dan kekuatan barat bahwa Rusia menyalahgunakan bahasa genosida untuk menggambarkan perlakuan penutur bahasa Rusia di Ukraina Timur.
"Hal itu sama sekali tidak ada bukti bahwa ada genosida yang terjadi di Ukraina," kata Melani O'Briem, Presiden International Association of Genocide Scholars.
Inflasi baru Rusia ke Ukraina di mulai pada 24 Februari,
Moskow telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil dalam serangan itu.
Jumlah korban warga sipil resmi PBB adalah 364 orang termasuk lebih dari 20 anak-anak, meskipun para pejabat mengatakan jumlah sebenarnya lebih tinggi dari itu.
"Putin berbohong dan Ukraina warga negara kita , mati," ucap Korynevych di pengadilan.
Baca Juga: Dituduh Lakukan Spionase, Belasan Orang Diplomat Rusia di PBB di Usir AS: Sikap Permusuhan
Utusan Kyiv menekankan pada hari senin bahwa Moskow melanggar dan menyalahgunakan perjanjian dengan menggunakannya sebagai senjata perang.
"Rusia harus di hentikan dan pengadilan memiliki peran untuk menghentikannya," tambah Korynevych kepada hakim yang meminta mereka untuk memberlakukan tindakan darurat.***
