Militer Myanmar Larang Gunakan Saluran Televisi Satelit, Sanksi Berat Jika Dilanggar

MEDIA PAKUAN-Pihak junta militer Myanmar melarang penerimaan saluran televisi satelit di negaranya. Jika kedapatan melanggar larangan tersebut akan dimasukan ke penjara.

Televisi Myanmar yang dikendalikan militer, MRTV, mengumumkan larangan penerima televisi satelit pada hari Selasa, 04 Mei 2021, mereka mengatakan siaran luar mengancam keamanan nasional.

TV Myanmar itu juga mengatakan, siapa saja yang melanggar larangan itu, berisiko masuk penjara.
Baca Juga: Mati Saat Merakit Bom, Ledakan Tewaskan Empat Orang di Bago Myanmar
Dalam mensiasati informasi kekerasan menyebar luas, pihak militer Myanmar juga memutus sebagian besar akses internet, untuk memadamkan protes anti-junta.

Selain itu, menurut media yang juga dikendalikan oleh militer, melaporkan bahwa, terjadi ledakan di kota Bago Myanmar setidaknya menewaskan lima orang, termasuk perakit Bom, Rabu, 05 April 2021.

Sejak kudeta 1 Februari,  Myanmar telah menyaksikan peningkatan jumlah ledakan kecil di berbagai kota-kota bagian, dan beberapa menargetkan kantor pemerintah dan fasilitas militer.

Atas ledakan yang terjadi di seluruh negeri Myanamr, tidak ada klaim yang bertanggung jawab.

Pada senin sore, pasukan keamanan telah menggeledah lokasi ledakandi daerah pusat Bago dan menemukan kabel, baterai dan telepon serta bagian telepon yang rusak, kata media brita  Global New Light of Myanmar.

Ledakan "ranjau rakitan" itu menewaskan setidaknya empat orang di tempat termasuk seorang pembuat bom yang digulingkan dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, dan satu orang lainnya meninggal di rumah sakit karena luka-lukanya.
Baca Juga: Mau Gimana lagi Kalau Gadis Majikan Arab Suruh TKI Masuk Kamarnya, Apapun Maunya Harus Diturutin
Sementara itu, Seorang juru bicara NLD tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Selain itu, media independen negeri itu juga melaporkan, bahwa lima orang yang terbunuh oleh setidaknya satu bom parsel, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, petugas polisi yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang menentang kekuasaan militer dan seorang penduduk, Selasa.

Media itu mengatakan, Petugas polisi lain yang terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil diledakkan oleh ledakan tersebut, dan tidak jelas apakah itu orang yang dilaporkan meninggal di rumah sakit.

Atas ledakan yang terjadi, militer menuduh kepada orang-orang yang ingin membuat negara tidak stabil atas serangkaian ledakan itu.

menurut penghitungan oleh kelompok pemantau hak Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya 760 warga sipil telah tewas oleh kekerasan yang dilakukan oleh militer saat mengamankan pengunjuk rasa anti kudeta.
Baca Juga: Hati-Hati Kalau di Arab Saudi, Simak Cerita TKW Indonesia yang Disekap dan Dilecehkan Kemudian Dijual
Sementara itu, pihak media tidak dapat memverifikasi korban karena junta telah melakukan pembatasan yang diberlakukan pada media. Banyak wartawan termasuk di antara ribuan orang yang ditahan.***