Network
MEDIA PAKUAN-Hasil kesepakatan kepala junta Min Aung Hlaing dan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri krisis di Myanmar mendapat kritikan di media sosial.
Netizen menyebut pemulihan demokrasi di negara Myanmar dianggap gagal dan menuntut tanggung jawab atas warga sipil yang meninggal, Minggu, 25 April 2021
Sementara itu, tidak ada protes yang terjadi di kota-kota besar Myanmar setelah pertemuan para petinggi negara ASEAN dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia. Hasilnya disepakati mengakhiri kekerasan tetapi tidak dijelaskan tahapan pemulihannya.
Baca Juga: Gawat! Kapal-Kapal Besar China Masuk Whitsun Reef, Uni Eropa Bereaksi
Atas kesepakatan yang disetujui kepala junta Myanmar dan para pemimpin Asia Tenggara, beberapa orang melayangkan kritik di media sisual.
"Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun.
"Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu," lanjutnya.
Sementara itu, menurut pernyataan ketua kelompok Brunei, kesepakatan tersebut memiliki lima poin: mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Kesepakatan lima poin itu tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan ketua mengatakan pertemuan itu "mendengar seruan" untuk pembebasan mereka.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil massal meletus untuk menantang kudeta 1 Februari melawan pemerintah terpilih. Aung San Suu Kyi.
Selain itu, badan itu juga mengatakan, lebih dari 3.300 ditahan oleh pasukan keamanan Myanamr.
"Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media domestik Myanmar tentang kesepakatan itu.
"Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis." lanjutnya.
"Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa." kata pengguna Facebook lainnya Aaron Htwe.
Baca Juga: Ini Alasan dan Kekhawatiran Iran untuk Tidak Melakukan Penerbangan ke India dan Pakistan
Sementara itu, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik kesepakatan yang telah dibentuk, tetapi mengatakan junta harus berpegang pada janjinya.
"Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami," kata Dr. Sasa, juru bicara NUG.
Pertemuan yang dilakukan di Jakarata, Indonesia tersebut dihadiri oleh Ketua Junta, hadir pula para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan Menlu Laos, Thailand, dan Filipina.***
