Presiden dan Wakil Mahkamah Pidana Internasional Resmi Ditetapkan Sebagai Buronan Rusia

28 September 2023, 15:10 WIB
Presiden ICC Piotr Hofmanski (kiri atas) /ICC

MEDIA PAKUAN - Rusia menetapkan Presiden Pengadilan Pidana Internasional atau   International Criminal Court (ICC) Piotr Hofmanski yang berkebangsaan Polandia sebagai daftar buronan atau daftar pencarian orang (DPO).


Rusia juga menambahkan Wakil Presiden ICC Luz del Carmen Ibanez Carranza Peru, dan Bertram Schmitt seorang Hakim ICC berkewarganegaraan Jerman, ke dalam daftar hitam tersebut 25 September 2023.

Walaupun tidak disebutkan secara rinci, namun ketiga pejabat ICC tersebut masuk dalam pencarian orang berdasarkan pasal KUHP Federasi Rusia.

Sebelumnya pada 20 Maret 2023, Komite Investigasi Rusia membuka kasus pidana terhadap Jaksa ICC Karim Ahmad Khan (Inggris Raya dan Irlandia Utara), hakim Rosario Salvatore Aitala (Italia), Sergio Gerardo Ugalde Godinez (Kosta Rika) dan Tomoko Akane (Jepang), karena telah sengaja mengambil keputusan ilegal terkait hal tersebut.

Hingga pada bulan Mei, Rusia menetapkan Karim Khan, Rosario Aitala dan Tomoko Akane kedalam daftar pencarian orang atau buronan.

Langkah tersebut bisa dikatakan sebagai pembalasan setelah ICC pada 17 Maret 2023 lalu merilis surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Maria Lvova-Belova.

Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Maret lalu.

ICC menuduh pemimpin Rusia itu bertanggung jawab secara individu dan komando atas dugaan pelanggaran berdasarkan perjanjian Statuta Roma.


Selain itu ICC juga menetapkan Komisaris Hak Anak Maria Lvova-Belova karena bertanggung jawab dalam proses deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.

Namun Rusia mengingatkan bahwa mereka mengevakuasi ribuan penduduk Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, dan Kherson yang mayoritas memilih untuk bergabung dengan Rusia pada bulan September lalu.

 

Meskipun Rusia menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, Rusia tidak pernah meratifikasi dan secara resmi menolak untuk menandatanganinya pada tahun 2016 setelah pengadilan mengeluarkan deklarasi bahwa aksesi Krimea ke Rusia pada tahun 2014.***

Editor: M Hilman Hudori

Sumber: TASS

Tags

Terkini

Terpopuler