MEDIA PAKUAN - Ancaman dari dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada militer Myanmar ditanggapi oleh pihak junta.
Pihak dewan HAM PBB memang sangat mengkhawatirkan keadaan Myanmar, setelah aksi kudeta pada 1 Februari 2021 lalu.
Pihak PBB sangat ingin sekali membangun kantor HAM PBB di Myanmar.
Sebanyak 47 anggota Dewan HAM PBB, akan terus mengecam militer Myanmar agar pemerintahan bisa berjalan normal kembali.
Baca Juga: Kotak Amal Dimanfaatkan Terorisme, Begini Sikap Sigap Densus 88
Akhirnya ancaman tersebut ditanggapi oleh pihak Junta militer Myanmar.
"Dipolitisasi, dilakukan secara sepihak, dengan kurangnya ketidakberpihakan, kemerdekaan dan kredibilitas," ungkap pihak Junta seperti dikutip Media Pakuan dari AFP pada Kamis, 25 Maret 2021.
Ancaman dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Belgia dan PBB, diacuhkan oleh militer Myanmar.
Junta militer Myanmar memang sudah tidak punya opsi lain untuk menangani demonstran, kecuali dengan kekerasan.
Baca Juga: Berjumlah 16 Juta, Bahan Baku Vaksin Covid-19 Sinovac Tahap ke-7 Tiba di Indonesia
Sementara itu, seorang Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar Kyaw Myo Htu memaparkan, hal tersebut memang sangat mengganggu.
Maka dari itu, Dewan HAM PBB meminta agar para jurnalis, pembela HAM, tokoh agama, staf medis dan aktivis bisa dibebaskan dari tahanan.
Ahli PBB yang bernama Thomas Andrews mengungkapkan bahwa Myanmar saat ini sedang dibonekai oleh rezim.
Sehingga terjadilah banyak pelanggaran kemanusiaan diantaranya pembunuhan, penculikan, penganiayaan dan penyiksaan.***