Network
"Bantuan akan turun lagi, nanti jika persoalannya selesai. Karena kan itu temuan dari BPK, jadi kasian Perumda ATE yang baru harus mempertanggungjawabkan ke belakang, padahal bukan dalam tahapan tanggungjawab yang baru, itu kan tahun 2015 lalu kejadiannya," ungkapnya.
Dia menyatakan, ulah dari tiga oknum pejabat tersebut berdampak buruk pada Perumda ATE yang minim kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi.
"Jadi pemasukannya minus untuk ke kas PAD. Nah, minus itu karena tadi ada beberapa anggaran penyertaan yang belum bisa dipertanggungjawabkan, itu temuannya BPK,” tutur Marwan.
"Sebenernya dan seharusnya ada pemasukan semua perusahaan daerah itu. Iya, seharusnya Perumda ATE Itu tidak rugi, karena dia mitra bagi investor pertambangan langsung dan fee-nya itu jelas. Jadi, dia itu alat kepanjangan tangan pemerintah sebagai pengawas," pungkasnya.
Oleh karena itu, Marwan meminta supaya seluruh perusahaan plat merah milik Pemda termasuk BUMD dapat berkontribusi memberikan hasil.
Baca Juga: Mesin Pemanas Meledak, Pabrik Triplek di Cikembar Sukabumi Ludes Terbakar
"Iya, seperti PDAM, rumah sakit, Perumda Agro dan semuanya harus bisa memberikan kontribusi dan membantu pemerintah. Nah, dari semua itu yang baru bisa memberikan kontribusi hanya PDAM dan rumah sakit saja. Sementara, badan usaha lainnya belum maksimal," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejauh ini tiga eks pejabat Perumda ATE yang terjerat korupsi penyertaan modal, sudah dijebloskan ke Lapas Kebon Waru Bandung sejak Kamis 1 Februari 2024 selama 20 hari ke depan sambil menunggu persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.
Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp1.007.000.000 dengan rincian untuk kerugian negara pada penyertaan tahap 1 sebesar Rp381.507.000 dan tahap 2 kerugian Rp406.101.152 ditambah dengan perhitungan pajak yang tidak disetorkan kurang lebih di angka Rp220.000.000.
