Network
MEDIA PAKUAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi berkumpul di depan Balai Kota Sukabumi, Senin 30 Oktober 2023.
Massa turut membentangkan spanduk bertuliskan 'Kesemrawutan Kota Sukabumi Pemerintah & DPRD Ngapain Aja?'. Usai dari Balai Kota, massa unjuk rasa bergeser ke depan gedung DPRD Kota Sukabumi.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa dengan tuntutan seperti penataan lalu lintas, keramaian, serta tata Kota Sukabumi yang sulit mencapai titik maksimal dan tertata dengan baik.
Ketua pengurus cabang (PC) PMII Kota Sukabumi Hasbi Raudul Ulum mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat pusat keramaian di Kota Sukabumi hanya bertumpu pada satu titik terutama Kecamatan Cikole.
Baca Juga: Sejarah Baru, Wasit Asal Kota Sukabumi Dipercaya Pimpin Pertandingan Kick Boxing di PON XXI 2024
"Di Kota Sukabumi dari mulai aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, barang dan jasa, semua bertumpu pada satu wilayah tersebut," katanya, Senin 30 Oktober 2023.
Massa juga menyampaikan bahwa potensi pendapatan parkir di Kota Sukabumi saat ini masih jauh dari kata maksimal. Selain itu sentra UMKM dan pedagang kaki lima masih semrawut tidak sesuai Perda No. 10 Tahun 2013.
Dia pun menyoroti mengenai tarif retribusi parkir. Menurutnya selama ini masyarakat banyak dikenakan sebesar Rp 2.000 untuk parkir padahal di dalam perda Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 diatur sebesar Rp 1.000.
"Potensi pendapatan parkir yang tak mendapat pendapatan yang maksimal, ruang terbuka hijau yang masih jauh dari kata layak dan cocok, tatakota yang masih belum ideal, serta peran serta pemerintah dalam menangani pemasalahan pedagang kaki lima, dan sektor UMKM secara maksimal," ujarnya.
Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Sukabumi yang tak kunjung terealisasi menurutnya juga harus segera diselesaikan. Selain itu minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Sukabumi juga belum ada perkembangan berarti.
Dia pun mendorong DPRD Kota Sukabumi untuk menjalankan tugas controlling terkait persoalan tersebut. Sementara itu Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman mengatakan, mengenai tata kota dan ketersediaan RTH, menurutnya terkendala pada masalah pembangunan.
"Sebenarnya kalau di Kota Sukabumi kan kota yang sudah terbangun dari dulu jadi sulit untuk menata ingin seperti yang mahasiswa itu karena tidak mungkin kita membongkar lagi bangunan yang sudah ini (lama) ya," ucapnya.
Untuk pemusatan UMKM dan PKL, dia menyebut sementara ini masih berada di Jalan Dewi Sartika. Sebab ketika hendak dipindahkan ke eks terminal Degung, banyak penolakan dari pedagang.
"Sebenernya ya jalan itu tidak bisa dipakai jualan kan fungsinya untuk kendaraan tapi kan dalam keadaan darurat dari sini ke mana sih dipindahkannya," tuturnya.
Pihaknya juga telah mendorong terkait pemindahan pusat pemerintahan Kota Sukabumi. Akan tetapi menurutnya tidak ada dukungan dari pemerintah pusat mengenai anggaran.
"Tadi kan sudah saya sampaikan paling tidak dengan islah. Jadi gini lah ini dibangun diambil pihak ketiga silahkan mau dibikin apa tolong pihak ketiga membangun di sini. DPRD membangunkan di sana dengan caranya. Kalau dari uang mana atuh," pungkasnya.
"Dari pusat sampai sekarang belum mau aja. Kalau sudah mau mungkin sudah bisa dilaksanakan cuman dari kita belum ada rizkinya," jelasnya di Kota Sukabumi, Jawa Barat.***
