Network
MEDIA PAKUAN - Akhirnya, masa jabatan kepala desa tidak hanya menjadi 8 tahun. Tapi jabatan kepala desa dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan.
Dari sebelumnya hanya 6 tahun dengan maksimal tiga periode.
Hal tersebut pasca Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta meminta persetujuan seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?," kata Puan Maharani.
Baca Juga: Waspada Flu Singapura! Bayang-bayangi Para Pemudik, Kemenkes: Rentan Bayangi Kesehatan Anak-anak
Pertanyaan Puan Maharani langsung dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir. Bahkan suara gemuruh membahana digedung wakul rakyat tersebut.
Pada saat menyampaikan laporan di awal sidang, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan.
Selain soal masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya, jelas Andi, terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.
Kemudian ketentuan Pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.
Lalu penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.
Menurut Andi, sebelumnya sembilan fraksi di Baleg DPR RI telah menyetujui agar RUU Desa dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 Februari 2024.
“Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar Rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap revisi UU Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. ***
