Network
Terlebih, sambung Girsang, sejumlah pemeritah daerah telah mengeluhkan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses percepatan vaksinasi di daerahnya masing-masing.
Baca Juga: Konflik Dengan Palestina Mereda, Israel Perang Nuklir di Wilayah Perbatasan Libanon
Seperti adanya kekhawatiran akan penggunaan anggaran melalui role refocusing, serta data stok vaksin yang tidak valid dan masih adanya keengganan warga untuk divaksin.
"Kita mendorong lemerintah pusat agar segera melakukan re evaluasi pengadaan, pendistribusian, dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan," tuturnya.
Baca Juga: Kuo Shu-yao Akui Berkencan dengan Pria 12 Tahun Lebih Muda: Terpesona 'Daging Segar Kecil'
Girsang menerangkan, dengan perubahan strategi pengalihan eksekutor vaksinasi kepada Polri dipastikan akan jauh lebih tertib tepat sasaran dibandingkan selama ini.
"Dengan mengalihkan tugas vaksinasi ke Polri adalah strategi percepatan yang dijamin tertata, terarah, dan tepat sasaran. Tentunya Polri harus membuat laporan resmi pelaksanaan vaksinasi ini," terangnya.***
