Network
MEDIA PAKUAN-Persoalan pupuk bersubdi yang terjadi saat ini mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia. Dia mengatakan, pangkal masalahnya ada pada data kebutuhan pupuk.
Sengkarut permasalahan data pupuk bersubsidi ini terjadi setiap sektor terutama disektor pertanian dan sektor perikanan.
Riezky mengatakan, pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan usaha pertanian. Juga salah satu input utama untuk meningkatkan produksi pertanian.
Baca Juga: Boyong Atta dan Aurel ke NTB, Sandiaga Uno Menyesal Tak Ajak Sang Istri
"Mengingat pentingnya pupuk, kami memahami pemerintah memberikan porsi anggaran besar untuk pemenuhan pupuk bagi petani melalui kebijakan bersubsidi," katanya seperti dikutip dari DPR, Senin 14 Juni 2021.
Ia mengklaim permasalahan pupuk merupakan topik yang selalu dibahas dan dikritisi DPR, terlebih tahun 2021 ini kebijakan subsidi mendapat sorotan Pesiden Jokowi.
Jokowi mempertanyakan dampak subsidi pupuk terhadap peningkatan produksi nasional, bahkan Jokowi meminta program pupuk bersubsidi dievaluasi karena terdapat kesalahan dalam penyalurannya.
"Secara umum Komisi IV DPR melihat pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi ada pada data kebutuhan pupuk yang riil dan akurat produksi pupuk secara keseluruhan," ujarnya.
Kemudian permasalahan lainnya, sambung Riezky, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan pertanyaan pada penyusunan schedule perencanaan hingga waktu tiba ke petani.
"Tentu sangat disayangkan masalah ini berulang setiap tahun dan tidak ada perubahan. Hal ini menghambat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan menimbulkan kekisruhan saat menghadapi musim tanam," tuturnya.
Riezky juga mempertanyakan realisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), serta jumlah permintaan pupuk untuk setiap jenis produk setiap provinsi.
Baca Juga: Diringkus Polisi, Musisi Anji Manji Positif Gunakan Narkotika?
"Kami ingin mendapatkan penjelasan terkait kapasitas produksi masing-masing pabrik pupuk anak perusahaan. Komisi IV meminta dijelaskan perjenis bahan baku dan per produk pupuk subsidi," tandasnya.
Ia berharap bisa mendapatkan informasi yang detail dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait permasalahan dalam realisasi kebijaksanaan pupuk bersubsidi.
"Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam menghasilkan rumusan, arahan, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dan program Kartu Tani," pungkasnya.***
