MEDIA PAKUAN – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap pemerintah mengatur tata niaga perdagangan elektronik, khususnya ekspor impor yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia.
"Tata niaga sudah kita perbaiki, kebijakan post border sudah kita tutup ini untuk membela UMKM," ujar Zulkifli.
Hal itu Ia sampaikan dalam acara Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan kampanye 'Beli Lokal' di Jakarta yang digelar pada Selasa, 12 Desember 2023.
Zulkifli menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 merupakan dukungan pemerintah terhadap UMKM.
Dimana peraturan tersebut berisi tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Menurutnya Permendag ini bertujuan untuk memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis sehingga dapat menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.
Juga untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.
Sebelumnya, banyak pedagang dan pelaku UMKM yang melakukan protes karena transaksi jual beli melalui aplikasi lonline membuat pendapatan UMKM menurun. Diduga penyebab hal tersebut ialah karena penjualan pakaian impor dengan harga murah yang hampir menguasai pasar di Indonesia.
"Kita atur supaya UMKM yang ekspor dipermudah. Sementara impor ini harus memenuhi standar, baik itu produk pakaian, makanan dan lainnya," tutur Zulkifli.
Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong UMKM agar terus merambah ke pasar digital.
Tercatat perdagangan digital melalui e-commerce pada 2018 tercatat hanya sebesar Rp6,8 triliun. Sedangkan pada 2020 mencapai Rp27 triliun.
Masyarakat juga diharapkan agar dapat memaksimalkan penggunaan produk-produk lokal untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.
"Ekosistem kita bangun sehingga e-commerce bisa sungguh-sungguh membantu ekonomi Indonesia secara umum," tutur Zulkifli.***