Network
MEDIA PAKUAN - Akibat kudeta junta militer sekaligus pendemi Covid-19, orang-orang Myanmar kini dihantui berbagai penderitaan.
erjadi krisis ekonomi darurat, kelaparan mengancam orang-orang di negara itu.
Myanmar dalam kekacauan sejak kudeta atau penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi oleh Junta militer.
Baca Juga: Sedih! Sang Anak Ditembak dan Dibacok KKB Hingga Tewas, Pria Ini Minta Penegak Hukum Adil
Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) Myanmar, lebih dari 700 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras pasukan keamanan sejak 1 Februari.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada Kamis, 22 April 2021, Myanmar kini dalam kondisi kerawanan pangan serta krisis keuangan yang mendalam setelah kudeta militer.
Jutaan orang diperkirakan akan mengalami kelaparan dalam beberapa bulan mendatang.
Baca Juga: Waspada! Tingginya Risiko Covid-19 di Tanah Air, Indonesia Diharamkan Bepergian oleh Amerika Serikat
Analisis Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan, 3,4 juta lebih orang Myanmar terkena dampak paling parah karena kehilangan pekerjaan baik di bidang manufaktur, konstruksi dan jasa.
Mereka pun harus menghadapi kenaikan harga pangan untuk tiga hingga enam bulan ke depan.
"Semakin banyak orang miskin kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membeli makanan," kata direktur negara Stephen Anderson dalam sebuah pernyataan.
"Respons bersama diperlukan sekarang untuk meringankan penderitaan segera, dan untuk mencegah kemerosotan yang mengkhawatirkan dalam keamanan pangan," lanjutnya.
Baca Juga: Hari Bumi 2021, Ke-50 Digelar Besar-Besar Dihadiri 40 Pemimpin Dunia, Termasuk Indonesia
Selain itu, WFP juga mengatakan, sejak akhir Februari harga pasaran sembako sudah mengalami kenaikan harga.
Krisis di negara tersebut membuat sistem perbankan macet dan terpaksa menutup banyak cabang, yang membuat bisnis pun akhirnya tidak dapat melakukan pembayaran dan pelanggan tidak dapat menarik uang tunai.
Tidak sedikit orang Myanmar mengandalkan kiriman uang kerabatnya dari luar negeri, karena sebagian besar kegiatan impor dan ekspor telah dihentikan dan pabrik-pabrik ditutup.
WFP mengatakan, sebelum kudeta terjadi, sekitar 2,8 juta orang di Myanmar telah dianggap rawan pangan.
Pandemi Covid-19 di negara tersebut berdampak besar pada ekonomi, dan meningkat seiring dengan isolasi dan kesalahan manajemen keuangan selama beberapa dekade di bawah pemerintahan militer sebelumnya.***
