MEDIA PAKUAN – Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr Tri Nuke Pudjiastuti merespon kedatangan ribuan pengungsi etnis Rohingya.
Dia menegaskan kebijakan kemanusiaan yang ada di Indonesia bukan berarti tidak bertanggungjawab.
Hal tersebut untuk menjawab narasi yang mengatakan seolah-olah, negara Indonesia tak bertanggungjawan terhadap para pengungsi Rohingya.
Baca Juga: Shopee 12.12 Birthday Sale Sukses Tingkatkan Transaksi Produk Lokal & UMKM hingga 10 Kali Lipat
"Sempat keluar itu narasi 'Indonesia tidak bertanggungjawab atas adanya pengungsi', tidak demikian bapak/ibu sekalian," ujar Nuke.
Dirinya menegaskanIndonesia justru menekankan kebijakan kemanusiaan, karena hanya Indonesia di Asia Tenggara yang menggunakan kata "pengungsi".
"Bukan seperti negara lainnya atau dokumen ASEAN yang menggunakan kata "irregular movement atau pergerakan orang tidak teratur" untuk imigran gelap.
Nuke menilai Indonesia menggunakan istilah tersebut karena Indonesia beranggapan bahwa perpindahan para pengungsi berada di tangan para mafia penyelundup, atau sindikat perdagangan manusia.
Baca Juga: Benarkah Gaji KPPS Pemilu 2024 Naik 2 Kali Lipat? Simak Penjelasan Berikut
"Sehingga pandangan itu menjadi jelas bahwa ditaruhnya (pengungsi), ditempatkannya, (dan) diperhatikannya pada Komunitas Politik Keamanan ASEAN, tidak pada komunitas sosial budaya," tutur Nuke.
Selain itu, Nuke mengungkap bahwa Bali Process yang digelar 2002 lalu adalah bukti pergerakan Indonesia dalam persoalan kemanusiaan di kancah mancanegara.
Forum tersebut menjadi tempat konsultasi 48 negara Asia Pasifik (asal, transit dan tujuan) dan 3 lembaga internasional dengan menjadi Co-Chair bersama Australia.
"Keaktifan Indonesia di tingkat regional maupun global itu luar biasa. Indonesia banyak memberikan inisiatif pada dokumen-dokumen ASEAN dalam menghormati HAM (Hak Asasi Manusia)," tutur Nuke menambahkan.
Baca Juga: Sempat Dihujat, Iqbal Ramadhan Bagikan Momen Kelulusannya di Monash University
Dalam polemik yang terjadi saat ini mengenai pengungsi Rohingya, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H. Laoly menegaskan akan waspada dengan adanya dugaan pelanggaran HAM.
"Memang ini adalah sindikat, sudah (ada yang) ditangkap polisi. Namun, kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari, karena mereka juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka," ucap Yasonna.***