Network
MEDIA PAKUAN - Ketidak percayaan publik terhadap lembaga tertinggi negara yakni mahkamah Kontitusi (MK) akhir-akhir ini semakin tajam .
Sensitivitas terhadap isu sosial dan pengaturan terhadap sistem MK telah di cederai dengan adanya keputusan Anwar Usman terkait pencalon Gibran Rakabuming Raka.
Terkait putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) Tahun 2024 menjadi ajang pertaruhan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Boleh dibilang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga berjuluk ‘The Guardian Of Constitution’ atau ‘Penjaga Konstitusi’ itu merosot.
Baca Juga: Jelang Pembacaan Putusan PHPU, MK Minta Amicus Curiae Tidak Datang ke Gedung MK
Ditandai antara lain penjatuhan sanksi etik berat terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Selain sanksi berupa pencopotan mahkota Ketua MK, Usman dilarang ikut menangani perkara yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan salah satunya PHPU Pilpres.
Kendati citranya merosot, tapi masyarakat masih berharap MK mampu memberikan keadilan konstitusional. Terutama terkait keadilan pemilu.
Dukungan masyarakat sipil terhadap MK dibuktikan antara lain ‘banjir’ pengajuan amicus curiae dari berbagai pihak mulai dari mahasiswa, akademisi, aktivis, tokoh, dan Presiden Keempat RI. Tapi, apakah 8 hakim MK yang menyidangkan perkara PHPU Pilpres 2024 mampu menunaikan tugas kenegarawanannya itu?, dan seperti apa proyeksi putusan PHPU Pilpres 2024?.
Program Manager Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan putusan PHPU Pilpres 2024 sepenuhnya ada di tangan hakim konstitusi.
