Network
MEDIA PAKUAN- Memasuki masa kampanye Pemilihan Calon Presiden dan Calon wakil presiden kini mulai memanas. Berbagai isu kini mudah tersebar dan menyeret nama para capres-cawapres, berbagai isu membuat stigma politik ternodai.
Begitupun pertarungan antara capres-cawapres mulai dari Paslon 1 Sampai 3 kian memanas dengan adanya modifikasi format debat.
Seorang peneliti senior pusat riset politik BRIN Firman Noor, menyoroti terkait modifikasi format debat kemungkinan adanya nuansa melindungi kelemahan cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
Menurut nya hanya Gibran Rakabuming yang terlihat memiliki pengetahuan dan pengalaman terbatas diantara capres-cawapres yang lain.
Baca Juga: Jadwal Acara TV MNC TV, Hari Ini, Rabu 7 Desember 2023: Ada Sahabat Selamanya Upin & Ipin
"Kualitas Gibran, sosok yang dipertanyakan kelayakannya untuk memimpin bangsa ini, salah satunya karena kemampuan berpikir dia yang sangat terbatas," ungkap Firman Noor dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 6 Desember 2023.
Selain firman noor, Pangi Syarwi Chaniago, analis politik dari Voxpol Center Research & Consulting, juga melihat perubahan format debat ini sebagai upaya melindungi salah satu calon.
"Masyarakat melihat berbeda sekali dengan format sebelumnya, ada kesan di masyarakat formatnya seperti melindungi salah satu calon, agak kaku, tidak original," ujar Chaniago.
Seharusnya KPU menampung aspirasi masyarakat untuk melihat gagasan dan keinginan mereka dalam menilai paslon agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru PT Intecs Teknikatama Industri pada Desember 2023, Berikut Persyaratan yang Diperlukan
"Jadi tidak boleh ada format-format berubah,” tambahnya.
Sementara itu, Gibran mengatakan perubahan format debat tidak menguntungkan siapapun, termasuk dirinya.
"Enggak, enggak menguntungkan, sama aja," kata Gibran seusai blusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Desember 2023.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan menyelenggarakan lima agenda debat, dengan rincian tiga kali debat untuk capres dan dua kali debat cawapres. Masing-masing capres dan cawapres akan sama-sama naik ke panggung dalam setiap debat.
modifikasi format debat yang disusun oleh KPU memunculkan dugaan sebagian masyarakat ada upaya melindungi kelemahan salah satu calon saat berdebat calon lain.
”Modifikasi seperti ini sebenarnya sudah dianggap berlebihan juga oleh sebagian kalangan karena sangat terasa sekali nuansa melindungi kelemahan dari Gibran... Sebelumnya Pak Maruf yang sudah sepuh mau kok, dipersilakan berdebat. Masa ini yang katanya mewakili generasi muda kayak diduga dilindungi,” ujar Firman.
Baca Juga: Husein Ali Rafsanjani Banjir Kritikan Pasca Beri Klarifikasi 'Tidak Pernah Meminta Bantuan dari Ridwan Kamil'
Selain itu, Firman melihat modifikasi format debat itu juga akan membuat masyarakat, khususnya pemilih, jadi tidak mampu melihat program dan kapabilitas paslon secara utuh.
Sedangkan Pengamat politik dan pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, melihat polemik tentang format debat pada Pemilu 2019, pelaksanaan debat juga tidak sejalan dengan UU Pemilu.
Pada UU Pemilu tertulis bahwa debat paslon dilaksanakan lima kali, yaitu tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Sementara, kata Titi, yang dilaksanakan di Pemilu 2019 adalah dua kali debat paslon, dua kali capres, dan satu kali cawapres.
Namun, tambahnya, setiap paslon di Pemilu 2019 tidak mempersoalkan modifikasi itu, dan ditambah lagi tidak ada keraguan di masyarakat.
“Kalau sekarang, Pemilu 2024, ada keraguan di masyarakat yang merupakan residu dari proses pencalonan yang kontroversial dengan melibatkan MK dan lalu ada putusan MKMK. Itu akan terus mewarnai dialektika pilpres dan tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Jadi publik melihat dugaan ada keuntungan ataupun kerugian bagi pasangan calon tertentu dari format debat itu.“
Baca Juga: Video Kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin Disambut Megah di UEA, Jerman Tak Mendapat Sambutan di Qatar
“Lalu ketika disebut bahwa porsi cawapres lebih banyak saat debat cawapres, dan sebaliknya. Lebih banyak itu kan bisa 40: 60, 45:55? Itu yang bisa memicu spekulasi dan kontroversi baru di masyarakat karena lagi-lagi situasinya tidak sama,“ ujar Titi.***
