Sementara Green Peace Indonesia menilai Presiden Jokowi terus menutup mata atas kegagalan food estate, yang meminggirkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, menghilangkan keragaman pangan lokal, dan hanya akan memperparah krisis iklim.
Green Peace juga menyebut di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 ini, Jokowi malah meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate.
Proyek food estate adalah kegagalan massal Presiden Joko Widodo dan para menterinya, khususnya dalam menjaga komitmen iklim selama menjalankan program pemerintahan selama dua periode ini.
Presiden Jokowi terus menutup mata atas kegagalan food estate.
Di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, UEA, pada 1 Desember 2023, Jokowi malah 'minta' dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate.
( ( Adakah seratus? ) ) pic.twitter.com/QAwjWpjz4J— Greenpeace Indonesia (@GreenpeaceID) December 3, 2023
Proyek tersebut mengabaikan hak-hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat ini, menjadi kegagalan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Bukannya mengkritisi proyek ini sejak awal, para wakil rakyat baru bersuara ketika sikap partai mereka berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden 2024."
Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan kebijakan tersebut harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang.
" Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini. Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” tegasnya.***