Network
MEDIA PAKUAN - Beredar kabar bahwa ada peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu 2 Desember 2023, terlihat meninggalkan ruangan saat Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidatonya.
Lalu benarkah dan siapa saja peserta yang walk out itu, usut punya usut ternyata para peserta tersebut terdiri dari delegasi NGO Global seperti Green Peace, Walhi, Save Borneo dan NGO lainnya.
*_PESERTA KONPERENSI WALK-OUT. Presiden Jokowi ke Dubai bicara di conference lingkungan COP28_* _& pada kesempatan Jokowi berpidato ditinggal oleh para audience yang sebagian besar terdiri dari delegasi NGO Global seperti Green Peace, Walhi, Save Borneo dan NGO lainnya. Benarkah? pic.twitter.com/DuHyKC2XRJ— Tjijantoeng T123C (@widodol_joko) December 5, 2023
Berdasarkan informasi yang dirangkum, para peserta tersebut walk out karena apa yang di klaim oleh Jokowi terkait lingkungan di Indonesia sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi.
Walhi Indonesia disitus reminya menyebut Jokowi mengklaim berbagai keberhasilan Indonesia mulai dari pengurangan emisi sebesar 42 persen, pengurangan angka deforestasi, transisi energi, hingga transisi ekonomi berkelanjutan.
Pidato bapak terlalu dilebih-lebihkan dan kontradiktif dengan kebijakan dan aksi iklim yang sedang dijalankan pemerintah. Model ekonomi ekstraksi tinggi emisi, hilirisasi nikel, kebakaran hutan dan lahan, transisi energi yang bertolak belakang dengan kontrak panjang penggunaan… https://t.co/rIxJ6eGL6C— WALHI (@walhinasional) December 3, 2023
Walhi menuduh klaim-klaim keberhasilan Jokowi tersebut dilebih-lebihkan, penuh mimpi dan kontradiktif dengan kebijakan dan aksi iklim yang sedang dijalankan pemerintah.
Baca disini kenapa WALHI menyebut bahwa Pidato Jokowi penuh mimpi dan kontradiksi!https://t.co/i6UXHvsAkh— WALHI (@walhinasional) December 4, 2023
Sementara Green Peace Indonesia menilai Presiden Jokowi terus menutup mata atas kegagalan food estate, yang meminggirkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, menghilangkan keragaman pangan lokal, dan hanya akan memperparah krisis iklim.
Green Peace juga menyebut di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 ini, Jokowi malah meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate.
Proyek food estate adalah kegagalan massal Presiden Joko Widodo dan para menterinya, khususnya dalam menjaga komitmen iklim selama menjalankan program pemerintahan selama dua periode ini.
Presiden Jokowi terus menutup mata atas kegagalan food estate.
Di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, UEA, pada 1 Desember 2023, Jokowi malah 'minta' dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate.
( ( Adakah seratus? ) ) pic.twitter.com/QAwjWpjz4J— Greenpeace Indonesia (@GreenpeaceID) December 3, 2023
Proyek tersebut mengabaikan hak-hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat ini, menjadi kegagalan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Bukannya mengkritisi proyek ini sejak awal, para wakil rakyat baru bersuara ketika sikap partai mereka berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden 2024."
Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan kebijakan tersebut harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang.
" Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini. Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” tegasnya.***
