Network
MEDIA PAKUAN - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menindaklanjuti informasi terkait dugaan ada mafia minyak goreng.
"Terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri dan saat ini masih didalami oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, yang di kutip Media pakuan dari Antara Jakarta, Senin 21 Maret 2022.
Seperti yang diungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, untuk menindak tegas mafia minyak goreng bersama Polri
Mendag dengan melakukan pendalaman oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, untuk penanganan mafia minyak goreng
"Terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri dan saat ini masih didalami oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, yang di kutip Media pakuan dari Antara Jakarta, Senin 21 Maret 2022.
Satgas Pangan Polri mengatakan, pihaknya terus berupaya menjamin distribusi pasokan minyak goreng yang aman menjelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2022.
Terkait informasi mengenai dugaan mafia minyak goreng, Polri pasti pihaknya akan menindaklanjuti apabila ditemukan tersangka.
Karena ketersediaan minyak goreng telah menjadi atensi dari Pemerintah saat ini.
"Jadi ketika ada siapa pun yang melalukan tindak pidana ini, Polri pastikan akan tindaklanjuti," tambahnya.
Dia juga menambahkan penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana sektor pangan bertujuan untuk melancarkan distribusi pangan.
"Jadi ketika ada siapa pun yang melalukan tindak pidana ini, Polri pastikan akan tindaklanjuti," tambahnya.
Dia juga menambahkan penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana sektor pangan bertujuan untuk melancarkan distribusi pangan.
Juga sembilan bahan pokok (sembako) di kalangan masyarakat.
Hingga kini, Polri menyatakan belum mendapatkan informasi terbaru terkait pernyataan Mendag Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Senin 21 Maret 2022.
Pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di pasaran.
Hingga kini, Polri menyatakan belum mendapatkan informasi terbaru terkait pernyataan Mendag Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Senin 21 Maret 2022.
Pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di pasaran.
Termasuk kebijakan domestic market obligation (DMO) Sejak HET dicabut, pasokan minyak goreng langsung melimpah dan dijual dengan harga tinggi.
Harga satu liter minyak kemasan dijual setidaknya dengan Rp22.500.***
