"Ketoknya nanti setelah per KPU nya turun sudah di-acc, ini per KPU nya dirancang dan belum diserahkan ke DPR cuma kan ada keinginan juga mulai pakai IT penghitungan, kita dari DPR tidak setuju karena kita tahu di Indonesia belum bisa belum lengkap internet di daerah daerah belum kalau merekap kita setuju setuju saja merekap penghitungan," ucapnya.
Muraz menambahkan termasuk anggarannya juga masih dalam tahap perancangan oleh stakeholder sebab mengantisipasi apabila Covid 19 berlanjut hingga 2024.***