Network
MEDIA PAKUAN - Mendekati waktu pemberangkatan jemaah Haji tahun 2021 ini Indonesia sampai dengan saat ini masih belum mendapat kepastian jumlah kuota Haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Ketidak pastian jumlah kuota untuk jamaah haji dari Indonesia tersebut disebabkan akibat sertifikasi Vaksin Sinovac yang belum diakui oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).
Menanggapi hal ini anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendesak pemerintah untuk secepat mungkin menyelesaikan permasalahan sertifikasi vaksin Covid-19 itu.
Baca Juga: Sidang Putusan Habib Rizieq Digelar Hari ini, Kepolisian Terjunkan 3.000 Personel Demi Amankan Sidang
Ia menyebut, Bio Farma dkk dengan pemerintah agar segera melakukan negosiasi sertifikasi Vaksin Sinovac di tingkat internasional, sebab menjadi taruhan dimana masyarakat.
"Jika perkara ini tidak diselesaikan akan menjadi tsunami, dan prestasi Bio Farma lentap begitu saja," ujarnya seperti dikutip dari rilis DPR pada Kamis, 27 Mei 2021.
Politikus Golkar itu mengaku khawatir apabila 40 ribu calon jemaah Haji tahun ini gagal berangkat karena ketidak mampuan pemerintah melakukan negosiasi sertifikasi Vaksin Sinovac.
"Selagi masih ada waktu, saran dan pendapat saya, Bio Farma leading menjadi komandan dalam vaksinasi Covid-19 secara nasional harus bertanggung jawab," tegasnya.
Baca Juga: Perkiraan Cuaca Jawa Barat Hari ini Kamis 27 Mei 2021: Waspada Hujan Disertai Kilat
Menurutnya, eskalasi isu ini juga akan meluas dan akhirnya menimbulkan kegaduhan yang besar. Maka negara harus hadir memperjuangkan hak umat Islam Indonesia ini.
"Nanti isunya akan bergeser, untuk apa negara spend uang sebanyak itu terus ujung-ujungnya vaksin yang digunakan tidak diakui di dalam dunia internasional," tandasnya.
Pemerintah jangan mau abil resiko yang dapat merugikan masyarakat khususnya jamaah haji, keberangkatannya jangan sampai gagal akibat vaksin tanpa sertifikasi.
"Uang APBN pasti keluar banyak. Sekali lagi kepastian keberangkatan jamaah haji ini menjadi isu yang sangat krusial yang harus segera diselesaikan pemerintah," pungkasnya.***
