Network
MEDIA PAKUAN - Keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton sangat kontraproduktif dengan agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bahkan rencan impor satu juta ton beras ini bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate yang terus menerus digaungkan Presiden Joko Widodo.
Begitupun dengan stok beras yang dimiliki Bulog saat ini masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak perlu melakukan impor beras.
Selain itu, impor beras sebanyak satu juta ton yang direncanakan pemerintah ini bertepatan dengan waktu petani menghadapi panen raya.
Baca Juga: Cek eform.bri.co.id Penerima BLT UMKM Diketahui Jika Sudah Terpenuhi Syarat dan Daftar ke Lembaga Pengusul
Sehingga keputusan impor beras satu juta ton yang akan dilakukan pemerintah dipastikan dapat membuat petani dalam negeri menderita karena hasil panen mereka tidak akan terserap.
Hal ini diungkapkan oleh politisi PKS Rafli, yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR seperti dikutip dari rilis DPR RI pada Selasa, 23 Maret 2021.
Menurut Rafli, dengan sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah, adanya agenda impor beras jelang panen raya membuat banyak orang sedih.
Sehingga keputusan impor beras satu juta ton yang akan dilakukan pemerintah dipastikan dapat membuat petani dalam negeri menderita karena hasil panen mereka tidak akan terserap.
Hal ini diungkapkan oleh politisi PKS Rafli, yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR seperti dikutip dari rilis DPR RI pada Selasa, 23 Maret 2021.
Menurut Rafli, dengan sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah, adanya agenda impor beras jelang panen raya membuat banyak orang sedih.
Baca Juga: Sejarah Baru! Tanding Catur di Indonesia Secara Online Ditonton 7 Juta Orang
"Seperti kita ketahui Indonesia pernah swasembada beras, jika saat ini pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan," ujarnya.
Ia menyebut rencana pemerintah yang ingin melakukan impor beras bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini tengah dilaksanakan.
"Hal ini bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi," tandasnya.
Rafli meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras, sebab sangat berdampak kepada penurunan harga jual hasil panen petani dan membuat mental petani tertekan.
"Ingatan masyarakat kita juga masih segar dengan pesan Presiden Jokowi untuk cinta produk lokal, dan benci produk asing. Jika impor dilakukan, dimana moral kita," tandasnya.
Rafli menjelaskan bahwa berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras pada 2020 lebih tinggi dari 2019.
BPS juga merilis potensi peningkatan produksi padi pada 2021, yaitu sub-round Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG.
Mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan sub-round yang sama pada tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.
"Miris, jika ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang hidup dari hasil pertanian, bahkan ini mencederai cita-cita swasembada pangan," pungkasnya.***
"Seperti kita ketahui Indonesia pernah swasembada beras, jika saat ini pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan," ujarnya.
Ia menyebut rencana pemerintah yang ingin melakukan impor beras bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini tengah dilaksanakan.
"Hal ini bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi," tandasnya.
Rafli meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras, sebab sangat berdampak kepada penurunan harga jual hasil panen petani dan membuat mental petani tertekan.
"Ingatan masyarakat kita juga masih segar dengan pesan Presiden Jokowi untuk cinta produk lokal, dan benci produk asing. Jika impor dilakukan, dimana moral kita," tandasnya.
Rafli menjelaskan bahwa berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras pada 2020 lebih tinggi dari 2019.
BPS juga merilis potensi peningkatan produksi padi pada 2021, yaitu sub-round Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG.
Mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan sub-round yang sama pada tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.
"Miris, jika ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang hidup dari hasil pertanian, bahkan ini mencederai cita-cita swasembada pangan," pungkasnya.***
