Network
MEDIA PAKUAN - Pasca pemilu 2024 di Indonesia harga-harga kebutuhan pokok, pajak, hingga listri beranjak naik dratis telah memicu penurunan daya beli masyarakat. Terkait kondisi ini, Bank Dunia pun meninggikan standar garis kemiskinan moneter terbaru.
Melalui rilis perkembangan ekonomi terbaru di negara-negara Kawasan Asia dan Pasifik, Bank Dunia memberikan update penghitungan kemiskinan berdasarkan pemasukan, yang berdampak pada jumlah penambahan orang miskin.
Batasan pendapatan harian yang masuk dalam kemiskinan ekstrem – berdasarkan purchasing power parity (PPP) terbaru – adalah sebesar US$2,15 (Rp 33.756) per hari. Standar sebelumnya adalah sebesar US$1,9 per hari.
Baca Juga: Lirik Lagu Teruslah Miskin Teruslah Bodoh, Kritik Buat Siapa Ya?
Dari laporan Bank Dunia ini, tercatat bahwa 33 juta orang kelas menengah ke bawah di Asia turun kelas menjadi kategori orang miskin ekstrem. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Cina dan Indonesia menyumbang penurunan jumlah orang kelas menengah terbanyak, yakni masing-masing 18 dan 13 juta orang.
Sementara, menurut rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022, penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 9,54% dari populasi, atau setara 26,16 juta orang. Ini menurun 0,17% dibanding September 2021. Basis perhitungan BPS adalah menggunakan garis kemiskinan nasional berdasarkan pengeluaran, yakni sekitar Rp 550 ribu rupiah per kapita per bulan.
Perlu dicermati, kemiskinan berbasis konsumsi atau pendapatan oleh Bank Dunia, BPS, dan mungkin lembaga-lembaga keuangan lain baru mengantarkan kita untuk melihat muka kemiskinan yang ada. Aspek kemiskinan non-moneter yang seringkali menyangkut kualitas hidup masyarakat selama ini belum mendapat perhatian serius.
Baca Juga: Kemiskinan: Pasca Lebaran 2024, 852 Warga Bojonegoro Jatim Ajukan Perceraian ke Pegadilan Agama
PBB telah mencantumkan pengentasan kemiskinan yang perlu diselesaikan dari segala bentuknya di manapun sebagai poin pertama dari 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
