Network
MEDIA PAKUAN - Sejumlah pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami kekurangan stok batu bara.
Kekurangan stok batu bara terjadi di PLTU Suralaya PT Indonesia Power di Cilegon, Provinsi Banten dan disejumlah PLTU lainnya di Pulau Jawa.
Kendati ada keterlambatan suplai batu bara, Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk memberikan jaminan agar tak terjadi pemadaman listrik.
Baca Juga: Pesantren Anda Tertarik Mengikuti Pendaftaran OPOP Jabar 2021, Cek Ini Syarat Pendampingnya
PLN harus tetap memastikan penyediaan dan pasokan energi listrik bagi masyarakat, khususnya untuk pasokan listrik ke sistem transmisi Jawa, Madura, dan Bali.
Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menyebut, kelangkaan batu bara yang terjadi belakangan ini terkait persoalan nasionalisme.
“Mau harga batu bara di luar negeri setinggi apapun, si vendor batu bara tetap harus penuhi dulu kebutuhan yang ada di dalam negeri, sisanya baru dikeluarkan," ujarnya seperti dikutip dari situs DPR, Sabtu, 13 Februari 2021.
PLN harus tetap memastikan penyediaan dan pasokan energi listrik bagi masyarakat, khususnya untuk pasokan listrik ke sistem transmisi Jawa, Madura, dan Bali.
Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menyebut, kelangkaan batu bara yang terjadi belakangan ini terkait persoalan nasionalisme.
“Mau harga batu bara di luar negeri setinggi apapun, si vendor batu bara tetap harus penuhi dulu kebutuhan yang ada di dalam negeri, sisanya baru dikeluarkan," ujarnya seperti dikutip dari situs DPR, Sabtu, 13 Februari 2021.
Baca Juga: Diizinkan Vaksinasi Covid-19, Lansia dan Komorbid Diberikan Petunjuk Khusus
Kalau mau ekspor, lanjut Adina, memanfaatkan nilai harga batu bara tersebut, ya produksinya harus ditambah, bukan memindahkan kuota PLTU dalam negeri dikirimkan ke negara lain.
"Yang jelas kepentingan bangsa harus lebih dulu dari pada kepentingan perusahaan,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai kondisi pasokan batu bara bagi PLTU ini harus menjadi pembelajaran bagi PLN dan perusahaan yang ngurus PLTU itu sendiri.
Kalau mau ekspor, lanjut Adina, memanfaatkan nilai harga batu bara tersebut, ya produksinya harus ditambah, bukan memindahkan kuota PLTU dalam negeri dikirimkan ke negara lain.
"Yang jelas kepentingan bangsa harus lebih dulu dari pada kepentingan perusahaan,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai kondisi pasokan batu bara bagi PLTU ini harus menjadi pembelajaran bagi PLN dan perusahaan yang ngurus PLTU itu sendiri.
Baca Juga: Liga Inggris, Manchester City vs Tottenham Hotspur: Menegangkan! The Lilywhites Bakal Dihabisi
Adian juga mengatakan, akan mengundang Menteri ESDM beserta jajarannya untuk membahas masalah keamanan energi primer batu bara untuk PLTU-PLTU yang dikelola PLN.
Para vendor batu bara akan dimintai komitmen untuk menjaga ketersediaan energi primer batu bara yang digunakan PLN untuk penggerak pembangkit listrik.
Di sisi lain, manajemen PLN juga dinilai kurang antisipatif dan proaktif dalam mengantisipasi masalah alam yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Adian juga mengatakan, akan mengundang Menteri ESDM beserta jajarannya untuk membahas masalah keamanan energi primer batu bara untuk PLTU-PLTU yang dikelola PLN.
Para vendor batu bara akan dimintai komitmen untuk menjaga ketersediaan energi primer batu bara yang digunakan PLN untuk penggerak pembangkit listrik.
Di sisi lain, manajemen PLN juga dinilai kurang antisipatif dan proaktif dalam mengantisipasi masalah alam yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Liga Inggris, Manchester City vs Tottenham Hotspur: Menegangkan! The Lilywhites Bakal Dihabisi
Sehingga permasalahan kekurangan stok batu bara yang dialami PLN hanya dianggap sebagai permasalahan teknis.
"Strateginya mempersiapkan stok yang lebih besar memang dampaknya cost lebih besar, tetapi terjadi ketersediaan batu baranya ini yang kurang antisipasidari direksi PLN," tuturnya.
Terlepas dari apapun sumber energi yang digunakan PLN tetap harus mempunyai back up plan terkait dengan kondisi yang terburuk, jangan sampai tidak ada mitigasi dan merugikan masyarakat.
Sehingga permasalahan kekurangan stok batu bara yang dialami PLN hanya dianggap sebagai permasalahan teknis.
"Strateginya mempersiapkan stok yang lebih besar memang dampaknya cost lebih besar, tetapi terjadi ketersediaan batu baranya ini yang kurang antisipasidari direksi PLN," tuturnya.
Terlepas dari apapun sumber energi yang digunakan PLN tetap harus mempunyai back up plan terkait dengan kondisi yang terburuk, jangan sampai tidak ada mitigasi dan merugikan masyarakat.
Baca Juga: Telah Dibuka Pendaftaran OPOP Jawa Barat di 2021, Ayo Cek dan Ketahui Syaratnya!
Permasalahan stock energi primer batu bara ini sebenarnya bukan permasalahan PT PLN Persero atau PT Indonesia Power selaku pengurus PLTU Suralaya.
Tetapi urusan batu bara sudah masuk tingkatan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Keterjaminan dan keamanan energi primer batu bara yang 56 persen sebagai energi primer untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia harus aman.
Karena apabila suplai energi primer batu bara itu macet ini, menjadi ancaman untuk terjadi pemadaman atau macetnya aliran energi listrik ke masyarakat umum.
Permasalahan stock energi primer batu bara ini sebenarnya bukan permasalahan PT PLN Persero atau PT Indonesia Power selaku pengurus PLTU Suralaya.
Tetapi urusan batu bara sudah masuk tingkatan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Keterjaminan dan keamanan energi primer batu bara yang 56 persen sebagai energi primer untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia harus aman.
Karena apabila suplai energi primer batu bara itu macet ini, menjadi ancaman untuk terjadi pemadaman atau macetnya aliran energi listrik ke masyarakat umum.
Baca Juga: Inilah 10 Daftar Harga Laptop Lenovo yang Murah dan Cocok Untuk Kerja pada Februari 2021
PLN selalu perusahaan negara diamanatkan untuk menyediakan energi listrik bagi masyarakat diseluruh Nusantara, maka diperlukan back up dari Kementerian ESDM melalui kebijakannya.***Samsun Ramlie
PLN selalu perusahaan negara diamanatkan untuk menyediakan energi listrik bagi masyarakat diseluruh Nusantara, maka diperlukan back up dari Kementerian ESDM melalui kebijakannya.***Samsun Ramlie
