Network
"Berdasarkan keputusan dari Presiden kita, bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa, posko yang mendampingi Puskesmas, yang mendampingi tim pelacak," kata Alex dalam siaran pers di twitter BNPB, Jumat 5 Februari 2021, yang dikutip dari PRFMNews.
Dengan pemberlakuan PPKM skala mikro diharapkan dapat terpantau dan fokus pada pelaksanaan protokol kesehatan di tingkat rendah sekalipun dan lebih ketat.
Baca Juga: Tak Kunjung Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta, Cek Masalahnya Disini
Lanjutnya, selama pelaksanaan PSBB se-Jawa Bali banyak persoalan yang ditimbulkan diantaranya kurangnya pengawasan terhadap orang yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Dengan demikian, PPKM skala mikro ini diharapkan bisa membantu petugas puskesmas untuk melakukan pengawasan lebih insetif pada pasien yang sedang isolasi.
"Sehingga mereka yang diisolasi atau dikarantina harus 14 hari memang harus dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi, nah ini yang menjadi masalah, makanya kita harus intervensi sampai ke daerah paling jauh ke rakyat pedesaan. Kita buat program PPKM skala mikro," ucapnya.
Selanjutnya, diketahui sebelum penerapan PPKM se Jawa-Bali, Presiden Joko Widodo menyatakan pelaksanaan kebijakan tersebut dirasa kurang efektif dan tidak konsisten. Pasalnya merunut hasil kajian kasus harian, penekanan kasus Covid 19 di Indonesia belum menujukan penurunan seperti yang diharapkan.***
