LAPAN Sebut Banjir Kalsel Akibat Penyempitan Lahan, PKS: 'Manusia Serakah' Tak Bertanggungjawab

- 24 Januari 2021, 12:05 WIB
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) /
MEDIA PAKUAN - Penyempitan kawasan hutan di Kalimantan telah meningkatkan risiko banjir di wilayah tersebut, seperti belakang ini Kalimantan Selatan hampir dua pekan direndam banjir.
 
Menurut hasil analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengenai penyebab banjir yang melanda wilayah kontribusi besarnya akibat penyusutan hutan dalam 10 tahun terakhir.
 
 
Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN Rokhis Khomaruddin mengatakan, Data tutupan lahan menunjukkan dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan.
 
Luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar masing-masing masing-masing menyusut 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha di Kalimantan Selatan.
 
"Sementara luas area perkebunan di wilayah tersebut menurut data perubahan tutupan lahan, luasnya bertambah menjadi 219 ribu ha," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
 
 
Ia menyebut perubahan penutup lahan dalam 10 tahun terakhir dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
 
"Sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," katanya.
 
Sementara Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengungkapkan adanya aktivitas eksplorasi dan perambahan hutan yang berlebihan.
 
 
Dilakukan oleh sejumlah pihak dengan luas yang tak terhingga berkontribusi terhadap terjadinya beragam bencana alam termasuk banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.
 
Adanya kepemilikan lahan di hutan eksploratif dengan jumlah penguasaannya sangat luas, yang kemudian dieksplorasi sedemikian rupa.
 
Juga menjadi faktor yang mengakibatkan eskalasi deforestasi, dan hanya mencari manfaat untuk kepentingan korporasi tanpa melakukan reklamasi atau reboisasi kembali.
 
 
"Akar dari permasalahan ini adalah perbuatan pribadi atau korporasi yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, tetapi ingin menikmati hak-hak yang dimiliki," ujarnya Hermanto.
 
Legislator PKS dapil Sumatera Barat ini menyebut harus ada kebijakan dan penjelasan yang mendalam terkait penyebab l terjadinya peristiwa banjir ini.
 
"Kita harus melihat apa faktor yang menyebabkannya, inilah yang seharusnya kita dalami sehingga informasi terkait faktor, variabel, kendala, dan solusi banjir ini bisa diidentifikasi," katanya.
 
 
Menurut persoalan bencana yag terjadi belakangan ini sangat multidimensi, aspeknya sangat besar dan luas sehingga tidak bisa dihadapi dengan cara reaktif. harus ada sebuah kebijakan yang komprehensif.*** Samsun Ramlie
 
 

Editor: Popi Siti Sopiah


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x