MEDIA PAKUAN- Pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra tersangka kasus suap red notice diganjar vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair emam bulan.
Djoko Tjandra terbukti menyuap sejumlah penegak hukum terkait pengecekan status red notice dan penghapusan nama Daftar Pencarian Orang (DPO) dan juga pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA)
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda Rp100 juta subsidier 6 bulan," kata ketua majelis hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 5 April 2021 seperti dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Warga Wajib Tahu! Inilah 9 Poin Tentang Kebijakan Larangan Mudik Tahun 2021
Hal ini menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW), ICW tak menerima atas vonis yang diberikan hakim Tindakan Korupri kepada Djoko Tjandra.
ICW Menilai aturan terkait pasal pemberi suap hanya dapat diganjar hukuman maksimal 5 tahun penjara.
"Padahal, model kejahatan yang dilakukan oleh Joko S Tjandra layak untuk dijatuhi vonis seumur hidup," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Senin, 5 April 2021.
Kurnia mengatakan kejahatan Djoko Tjandra yang terbukti menyuap penegak hukum hingga penghapusan DPO itu sebenarnya bukti kejahatan paling berat dan kasus yang berlapis.
Selain itu ia telah melarikan diri dari proses hukum, Djoko Tjandra juga terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap penegak hukum.
Seperti diketahui Djoko Tjandra telah memberikan uang suap kepada mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro, Cakupan Wilayah Ditambah Lima Provinsi
Baca Juga: Diakui Transparansi Anggaran, Polres Sukabumi Diganjar 2 Penghargaan Terbaik IKPA Kemenkeu
Irjen Napoleon menerima uang USD370 ribu dan SGD200 ribu. Sedangkan Brigjen Prasetijo Utomo sebesar USD 100 ribu melalui pihak yang bernama Tommy Sumardi.
Melalui uang suap yang diberikan kepada anggota Polri itu, Djoko Tjandra meminta namanya dihapus dari red notice dalam kasus cessie Bank Bali.***