Network
Pelanggaran yang dilakukan militan dan nasionalis Ukraina menunjukkan bahwa semakin sulit untuk menyembunyikan kebenaran.
Dalam laporan resmi situs web nya menyebutkan bahwa militan dan nasionalis menyerang dari bangunan tempat tinggal.
Baca Juga: 12 Tahun Dekat dengan Masjidil Haram di Arab Saudi, TKW Indonesia Ini Bisa Umroh Setiap Waktu
Termasuk menempatkan senjata pada infrastruktur sipil di 19 pemukiman Ukraina, termasuk di wilayah Donbass, Mykolaiv dan Kharkiv.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Kallamar mengatakan “Kami telah mendokumentasikan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang saat beroperasi di di daerah berpenduduk,” katanya.
Baca Juga: Presiden Negara Ini Keturunan Indonesia, Inilah Fakta Menarik Mikronesia yang Jarang Diketahui
Kiev melanggar semua hukum perang dan membahayakan kehidupan penduduk sipil dengan menempatkan senjata dan peralatan militer di sekolah dan rumah sakit.
“Militer tidak boleh menggunakan rumah sakit untuk terlibat dalam peperangan dan hanya boleh menggunakan sekolah atau rumah sipil sebagai upaya terakhir ketika tidak ada alternatif yang layak.
“Pemerintah Ukraina harus segera memastikan bahwa mereka menempatkan pasukannya jauh dari daerah berpenduduk atau harus mengevakuasi warga sipil dari daerah di mana militer beroperasi.”
“Pemerintah Ukraina harus segera memastikan bahwa mereka menempatkan pasukannya jauh dari daerah berpenduduk atau harus mengevakuasi warga sipil dari daerah di mana militer beroperasi.”
Amnesty menemukan di 22 dari 29 sekolah yang dikunjungi, tentara Ukraina menggunakan tempat tersebut.
Dan menemukan bukti aktivitas militer saat ini atau sebelumnya - termasuk keberadaan seragam militer, amunisi yang dibuang, paket ransum tentara dan kendaraan militer.
Pasukan Rusia menyerang banyak sekolah yang digunakan sebagai tempat perlindungan oleh pasukan Ukraina.
Baca Juga: Tegas! Bupati Trenggalek Tolak Tambang Emas, Hanya Merugikan: Kecewa Sikap Kementrai ESDM
Ukraina adalah salah satu dari 114 negara yang telah mendukung Deklarasi Aman Sekolah , sebuah kesepakatan untuk melindungi pendidikan di tengah konflik bersenjata. ***
