Network
MEDIA PAKUAN - Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura memastikan tidak akan memberikan suaka kepada mantan Presiden Sri Lanka, Rajapaksa.
Kedatangannya, sedang dalam kunjungan pribadi dan belum mengajukan permintaan suaka.
Rajapaksa melarikan diri ke Singapura dari Maladewa pada hari Kamis 14 Juli 2022 lalu, pasca kekacauan.
Dia kabur seiring ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana presiden di ibu kota Kolombo dan membakar rumah perdana menteri.
Maladewa mengatakan mengizinkan pesawat Angkatan Udara Sri Lanka yang membawa Rajapaksa dan istrinya mendarat di lapangan Singapura menyusul permintaan resmi dari pemerintah Sri Lanka.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Parlemen Sri Lanka, Dhammika Dasanayake, mengumumkan surat pengunduran diri Rajapaksa.
Baca Juga: Lagi-lagi Ditemukan Kuburan Massal, Keganasan Nazi di Polandia: Ribuan Abu Mayat di Kamp Konsentrasi
Dia melarikan diri di tengah protes massal atas krisis ekonomi yang melumpuhkan negeri ituan sekaligus.
Ketua Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena menerima surat pengunduran diri Rajapaksa, pada Kamis malam.
Parlemen juga mengumumkan untuk segera mengadakan pemungutan suara untuk mengisi kekosongan presiden Sri Lanka.
Penentuan kandidat akan ditetapkan pada 19 Juli 2022, sedangkan pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 20 Juli 2022.
Untuk memilih anggota parlemen, yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan hingga batas akhir dari masa jabatan Rajapaksa.
Anggota Parlemen yang akan mencalonkan sesama anggotanya, harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya, yang menunjukkan kesiapan untuk melayani jika terpilih.
Jika hanya ada satu orang yang dicalonkan dan diperbantukan,maka dinyatakan telah dipilih untuk jabatan Presiden.
Namun, jika lebih dari satu orang, maka, parlemen diharuskan menetapkan tanggal dan waktu pemilihan. Yang harus ditetapkan dalam batas waktu 48 jam sejak ia ditetapkan sebagai calon.
Baca Juga: Pendaftaran Polri 2022 Taruna Akpol Kembali Dibuka, Ketahuilah Link untuk Daftar Onlinenya
Ketua Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena mengharapkan semua pihak untuk dapat mendukung proses tersebut dalam kerangka demokrasi.
Ia menyatakan akan memulai langkah-langkah untuk memperkuat Parlemen dan mengekang kekuasaan presiden.
Kekurangan cadangan devisa yang bergantung pada pariwisata, negara dengan berpenduduk 22 juta orang itu telah gagal membayar semua utang luar negerinya.
Baca Juga: Masih Ada Kesempatan! Masih Dibuka Pendaftaran TNI AU 2022 Gelombang 2, Berikut Syaratnya
Sri Lanka tidak mampu mendapatkan pasokan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya, hingga kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik.
Sri Lanka tidak mampu mendapatkan pasokan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya, hingga kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik.
Pemerintah Sri Lanka membahas masalah tersebut bersama Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout, namun belum ada kesepakatan yang dicapai.***
