Network
MEDIA PAKUAN - Gotabaya Rajapaksa resmi copot jabatannya dari Presiden Sri Lanka karena dituding menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas krisis parah yang menerpa negara tersebut.
Kendati demikian, rakyat Sri Lanka untuk sementara waktu tidak memiliki Presiden. Negara yang menganut sistem parlementer itu langsung menunjuk perdana menteri Ranil Wickremesinghe sebagai pelaksana tugas Presiden Sri Lanka.
Kantor perdana menteri Sri Lanka mengumumkan pelantikan Ranil Wickremesinghe menjadi presiden sementara usai bersumpah di hadapan Jaksa Agung, Jayantha Jayasuriya, Jum'at 15 Juli 2022.
Wickremesinghe dilantik usai Gotabaya Rajapaksa resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden lewat surat elektronik dan salinan cetak yang diterima parlemen Sri Lanka.
"Dari titik ini, kami akan menunjuk presiden baru sesuai konstitusi," kata Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena, dikutip dari AFP, Sabtu 16 Juli 2022.
Peran presiden sementara itu akan diemban Wickremesinghe setidaknya hingga pemilihan presiden dengan pemungutan suara oleh anggota parlemen yang dilaksanakan minggu depan.
Baca Juga: Disebut Penurut Mau Lakukan Apa Saja, TKW Indonesia Ini Selalu Jadi Prioritas Lelaki Arab Saudi
"Proses pemungutan suara dan pengukuhan presiden baru kemungkinan akan memakan waktu tujuh hari," ujar Abeywardena.
Abeywardena mendorong kepada pimpinan partai politik memperluas dukungan mereka agar menegakkan demokrasi di masa transisi untuk pemilihan presiden selanjutnya dapat terlaksana.
Parlemen akan berkumpul kembali Sabtu besok untuk menata ulang pemerintahan yang mempersatukan semua partai baru. Pemerintah yang baru nantinya akan melibatkan banyak partai politik.
Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden. Pengunduran diri itu dilakukan usai publik berkecamuk lantaran Sri Lanka dicekik krisis ekonomi terparah.
Sebelum mengumumkan pengunduran diri, Rajapaksa sempat kabur ke Maladewa kemudian mencari negara tempat berlindung lain dan berlabuh di Singapura.
Hal itu dilakukan Gotabaya Rajapaksa untuk melindungi dirinya dari tuntutan rakyat atas tuduhan kejahatan perang dan korupsi yang sudah berlangsung lama.***
