Network
MEDIA PAKUAN - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam pemerintah myanmar dengan menyebut kekerasan brutal militer.
Negara-negara barat membuat tekanan kepada militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan kepada pengunjuk rasa.
Pelapor PBB Tom Andrews juga melaporkan hal tersebut dan mengajukan saksi terhadap Myanmar.
"Dunia harus merespons dengan memotong akses mereka ke uang dan senjata. Sekarang," tulisnya di Twitter.
Baca Juga: Dapat Tekanan Internasional, Militer Myanmar Tetap Bunuh Pendemo Pro Demokrasi
Baca Juga: Cegah Direbut Liverpool dan Real Madrid, PSG Keluarkan Uang 26 Juta Euro demi Kylian Mbappe
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat AS juga menyetujui undang-undang yang mengutuk kudeta yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Dubes negara-negara barat mengutuk tindakan apa yang dilakukan pasukan keamanan Myanamr sebagai kekerasan terhadab pasukan pro-demokrasi.
Mereka mengatakan kekerasan itu sebagai "tidak bermoral dan tidak dapat dipertahankan".
"Pemadaman internet dan penindasan media tidak akan menyembunyikan tindakan menjijikkan militer," kata mereka, Jumat.
Baca Juga: Ini Yang Harus Dilakukan Jika Kesulitan Daftar Program Kartu Prakerja dan BSU BPJS Ketenagakerjaan
Baca Juga: Diisukan Bertahan di Bercelona, Manchester City Pesimis Datangkan Lionel Messi
Sementara itu, Rencana aksi unjuk rasa di Myanmar lebih banyak dilakukan pada Sabtu, ditengah pengekangan internasional terhadap junta agar menghentikan penindasan terhadap pendukung pro demokrasi.
Meneurut penghitungan kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang dilaporkan oleh media berita Myanmar Now, Dua orang tewas ketika tentara melepaskan tembakan semalam di kota pertambangan ruby utara Mogok.
Baca Juga: Daftar Link Lengkap Cek Online Nama Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Maret 2021
Sementara itu, Sehingga jumlah korban yang terferivikasi sejak kudeta pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi, mencapai 237 orang.
Pertumpahan darah telah terjadi di mana-mana, tetapi itu tidak menyurutkan panasnya kemarahan kudeta sejak 1 Februari.
"Kami memprotes di mana tidak ada polisi atau militer, kemudian ketika kami mendengar mereka datang, kami segera bubar," kata juru kampanye Kyaw Min Htike kepada media dari kota selatan Dawei.
"Saya tidak ingin kehilangan satu pun dari rekan saya, tetapi kami akan memprotes sebisa kami sampai revolusi kami menang," lanjutnya.***
