Network
MEDIA PAKUAN - Sebulan setelah kudeta kekuasaan Myanmar oleh militer yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan terus berlanjut dan semakin memprihatinkan.
Kudeta Myanmar yang dilakukan militer itu juga mengancam jutaan masyarakat sipil yang turun ke jalan untuk melawan rezim militer.
Warga sipil yang turun ke jalan dan menuntut kekuasaan dikembalikan ke pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis kian terancam kekerasan militer.
Baca Juga: Tenggelamkan! Susi Pudjiastuti Bela Dirut Bulog Budi Waseso Tolak Impor 1 Juta Ton Beras
Hal itu disampaikan Direktur Amnesti International Indonesia Usman Hamid yang menentang keras kudeta yang dilakukan militer di Myanmar.
Usman menjelaskan, dari data yang dikumpulkan Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) terdapat 2.045 orang yang telah menjadi korban penangkapan rezim militer Myanmar.
"Termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, aktivis pro-demokrasi, pembela hak asasi manusia, dan jurnalis," ujarnya seperti dikutip dari situs KontraS, Rabu 17 Maret 2021.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pemilu dan Pilkada Dilaksanakan Serentak Tahun 2024
Usman juga menyebut, lebih dari 70 orang tewas akibat tindak kekerasan yang dilakukan aparat militer dalam menangani unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk Yangon, Monywa, dan Mandalay.
