Network
Baca Juga: Sidang Keputusan Praperadilan Habib Rizieq Shihab di PN Jaksel Dipastikan Bakal Digugurkan
Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan HAM PBB pun semestinya memberikan posisi untuk melakukan diplomasi penyelesaian konflik dan perlindungan HAM di Myanmar.
"Yang ditakutkan dapat berimbas terhadap situasi hak asasi manusia, demokrasi, dan stabilitas di kawasan," kata Usman.
Ia menambahkan, upaya dalam membantu mediasi konflik harus sejalan dengan tuntutan dan suara rakyat Myanmar, yang menginginkan demokrasi dan berakhirnya rezim militer.
Baca Juga: Ketahuilah, Terdapat 2 Kategori Penerima BST Bansos Kemensos Rp300 Ribu Maret 2021 Selain KPM
Kendati demikian dirinya memahami Indonesia mengutamakan prinsip constructive engagement dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar.
"Langkah-langkah diplomasi yang diambil pemerintah Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, sehingga tidak melegitimasi rezim militer yang melakukan kudeta," pungkasnya.***
