Terapkan Daerah Darurat Militer, Keamanan Myanmar Bunuh Puluhan Anak dan Perempuan

- 16 Maret 2021, 07:25 WIB
Potret-Keadaan Myanmar saat toko-toko ditutup
Potret-Keadaan Myanmar saat toko-toko ditutup / REUTERS/

MEDIA PAKUAN - Pemerintah Myanmar mengatakan, beberapa tempat sudah diberlakukan darurat militer, hal ini membuat semakin banyaknya kekerasan yang terjadi disana.

Sementara itu, Penyiar negara bagian MRTV yang dikelola oleh pemerintah Myanmar melaporkan, daerah yang akan diberlakukan darurat militer yaitu kota-kota Yangon di Dagon Utara, Dagon Selatan, Dagon Seikkan dan Okkalapa Utara, Senin, 16 Maret 2021.

Penyiar independen dan layanan berita Democratic Voice of Burma mengatakan, sedikitnya delapan orang tewas saat unjuk rasa di kota-kota yang diberlakukan darurat militer. Setidaknya telah tewas 138 pengunjuk rasa sejak kudeta 1 Februari.

Juru Bicara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Sephane Dujarric mengatakan, jumlah kematian sejak kudeta tersebut termasuk 38 orang yang tewas termasuk anak-anak dan perempuan.

Baca Juga: Pembukaan Pendaftaran Seleksi PPPK Dibuka April 2021, Ada 1 Juta Lowongan yang Dibuka

Baca Juga: KODE REDEEM FF Terbaru 16 Maret 2021, Buruan Klaim Reward Garena dan Dapatkan Bonusnya Ya

Sementara itu, sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres "mengutuk keras kekerasan yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa damai ini dan pelanggaran terus menerus terhadap hak asasi manusia yang fundamental dari rakyat Myanmar," kata Dujarric.

Dia juga mengatakan, kepala PBB menyerukan kepada masyarakat internasional dan negara-negara kawasan "untuk bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka."

Selain itu, utusan khusus dari PBB Christine Schraner Burgener juga sebelumnya mengutuk atas perbuatan kekerasan hingga pertumpahan darah terjadi "karena militer menentang seruan internasional, termasuk dari Dewan Keamanan, untuk menahan diri, berdialog dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," kata Dujarric.

"Kebrutalan yang sedang berlangsung, termasuk terhadap personel medis dan penghancuran infrastruktur publik, sangat merusak prospek perdamaian dan stabilitas," kata Burgener.***

Editor: Adi Ramadhan

Sumber: AP


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x